Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan investor meminta pemerintah membuktikan keseriusannya dalam mendukung swasta berinvestasi dalam proyek infrastruktur melalui proyek-proyek percontohan yang benar-benar menampilkan semua kemudahan yang ditawarkan pemerintah.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Universitas Indonesia (CSID UI) Bambang Susantono mengatakan hingga saat ini belum ada satu model proyek yang benar-benar menampilkan skema kerjasama pemerintah swasta yang sesuai standar internasional (intrenational based practice).
“Untuk menjawab keraguan teman-teman investor, pemerintah perlu segera membuat satu proyek contoh di setiap sektor. Mereka mau melihat bagaimana skema kemudahan yang ditawarkan pemerintah itu benar-benar mewujud dalam model sebuah proyek,” katanya, Selasa (31/3).
Menurutnya, proyek percontohan tersebut tidak mesti proyek berskala besar, yang terpenting dapat memberikan kepastian bagi kalangan investor bahwa proyek berskema KPS dapat berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak.
Direktur Utama PT Nusantara Infrastructure Ramdani Basri menambahkan bahwa keseriusan pemerintah perlu ditunjukkan juga melalui mempercepat pembenahan regulasi dan pembentukan bank infrastruktur.
Selain itu, yang menurutnya juga mendesak adalah pembentukan sebuah lembaga khusus yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan. Badan tersebut bertugas mengambil keputusan-keputusan cepat ketika menemukan kendala teknis di lapangan.
“Selama ini koordinasi antarlembaga sering tumpang tindih, tidak sinkron, pembangunan di satu bidang tidak didukung oleh bidang lain. Jadi harus ada satu badan yang punya peran besar dan bertanggungjawab langsung pada presiden untuk pastikan semuanya terintegrasi,” katanya.
Menurutnya, masalah koordinasi yang rumit menjadi sebab utama buruknya infrastruktur yang ada serta lambannya eksekusi proyek-proyek baru. Hal ini menyebabkan investasi di sektor infrastruktur menjadi kian berisiko sehingga menurunkan minat swasta.
“Kita inginnya swasta bisa terlibat sampai 50% dari proyek yang ada, tapi iklimnya harus dibenahi sehingga bisa jalan,” katanya.
Plt. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hermanto Dardak mengatakan pemerintah memastikan akan memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang layak secara finansial kepada swasta.
“Kami sudah buat skemanya, mana yang harus diserahkan pada swasta, mana yang harus ada dukungan dari pemerintah, dan mana yang harus sepenuhnya dibiayai pemerintah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
