Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah tidak akan menggunakan pendanaan dari perbankan nasional untuk membiayai pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan kapasitas bank nasional masih sangat terbatas untuk membiayai pengembangan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah akan menggunaan lembaga pembiayaan lain agar dapat mempercepat pengembangan infrastruktur di dalam negeri.
“Pemerintah akan gunakan mekanisme lain, seperti dana official development assitance atau ADB [Asia Development Bank], karena kapasitas bank di dalam negeri terbatas,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/2).
Sofyan menuturkan perbankan di dalam negeri sebenarnya sangat tertarik untuk membiayai proyek infrastruktur yang dianggap bankable. Akan tetapi, keterbatasan kemampuan pendanaan di bank nasional, membuat banyak proyek nasional yang tidak dapat dibiayai.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sendiri ingin mengetahui langsung kondisi perbankan nasional saat ini. Presiden juga meminta bank plat merah mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
“Presiden ingin mengetahui kondisi bank BUMN, dan tanggapannya terhadap BI rate saat ini, dan interest rate yang masih cukup tinggi,” ujarnya.
Sofyan menyebutkan meski BI rate merupakan bagian dari interest rate secara umum, pemerintah tidak dapat mengintervensi penentuan suku bunga acuan tersebut. Pemerintah hanya dapat memberikan kebijakan fiskal yang baik agar iklim investasi terbangun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
