Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah diminta untuk melakukan sertifkasi halal untuk semua produk dalam negeri guna menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai akhir tahun ini.
Demikian dikemukakan anggota DPR Komisi VI Neng Marhamah terkait persaingan dagang khususnya poduk pangan dan obat-obatan. Selain untuk melindungi konsumen, ujarnya, langkah itu sekaligus melindungi produk Indonesia dari serbuan produk asing.
Dia mengatakan pentingnya setifikasi tersebut mengingat pasar terbesar di Asean adalah Indonesia dengan 250 juta jiwa lebih atau sekitar 35 % dari total penduduk di Asean yang berjumlah sekitar 633,1 juta jiwa.
“Konsumen terbesar harus dilindungi sekaligus melindungi produk dalam negeri akibat serangan produk-produk asing dalam pasar bebas Asean ini,” ujarnya pada wartawan di Gedung DPR, Senin (23/2/2015).
Karena kuatnya posisi pasar Indonesia, kata Marhamah, maka produk impor yang bebas masuk ke Indonesia pun harus disertifikasi halal.
“Masuknya memang bebas, tapi begitu akan dipasarkan maka harus mengikuti sertifikasi halal, karena konsumennya adalah mayoritas Muslim, ujarnya.
Dia menambahkan bahwa sertifikasi itu antara lain akan menjadi alat untuk mengimbangi banjirnya produk-produk asing yang bebas bea sekarang ini.
Selain melalui sertifikasi halal, Komisi VI DPR, ujarnya, juga mendesak dilakukannya revisi UU Perkoperasian, untuk menghadapi kartel-mafia persaingan usaha.
Pasalnya, selama ini terdapat 1.700 kasus kartel, tapi yang ditindaklanjuti hanya sekitar 200 kasus lebih.
“Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama ini hanya sebatas memberikan rekomendasi, tidak memiliki kewenangan eksekusi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
