Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan tak akan ada lagi warga negara Indonesia yang dikirim untuk bekerja di luar negeri sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) pada 2017 mendatang.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri mengatakan langkah tersebut dicanangkan mengingat tingkat kerentanan pekerjaan PLRT yang tinggi akibat perbedaan sistem hukum.
“PLRT sebagai profesi yang halal. Tapi tingkat kerawanannya tinggi, maka rencana penghentian pengiriman TKI [tenaga kerja Indonesia] itu memang menjadi kebutuhan dalam upaya untuk melindungi tenaga kerja di luar negeri,” ujar Hanif di Jakarta, Senin (16/2/2015).
Kendati demikian, lanjut Hanif, pihaknya bakal memberikan alternatif pilihan agar ketika kebijakan ini berlaku, angka pengangguran tak melonjak. Di antaranya, kata dia, dengan meningkatkan keterampilan dasar calon TKI. Selain itu, akan ada pembagian jenis pekerjaan seperti baby sitter dan care giver yang bisa menjadi profesi dan lebih jelas batasan kerjanya.
Hanif mengakui, pengawasan dari kategorisasi pekerjaan tersebut memang tak mudah. Dia mencontohkan, pekerja yang dikirim ke Timur Tengah sebagai care giver, belum tentu tidak dibebani pekerjaan lain. “Ini sedang disiapkan, sehingga tidak mengirim TKI informal, karena itu pemerintah harus beri insentif dan politik anggaran yang baik,” jelas Hanif.
BACA JUGA:
Penghentian Pengiriman TKI PRT, BNP2TKI Siap Amankan Perintah Jokowi
