Jabar Genjot Produksi Susu

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menggenjot produksi susu sapi guna mengurangi ketergantungan impor yang selama ini terus berlanjut.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan secara nasional hingga saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi susu perah yaitu 30%, sementara 70% impor. Rinciannya  70% dari 30% produski susu Indonesia tersebut berasal dari Jabar.
 
Untuk itu, lanjutnya, Jabar terus mendorong produksi susu salah satunya melalui pengembangan sapi perah impor yang mampu memproduksi susu 35 sampai 40 liter per ekor per hari, dari sebelumnya hanya 15 liter per ekor per hari.

“Jadi hampir tiga kali lipat dengan pola produksi dan pola konsumsi yang sama tapi menghasilkan produksi yang berbeda, yang sangat tinggi. Itu yang akan kita kembangkan ke depan," katanya di Bandung, Jumat (6/2).

Dia mengatakan melalui potensi tersebut Jabar mempunyai keinginan untuk dapat swasembada daging dan susu, selain swasembada pangan.

“Sapi terus kita kembangkan, sebanyak-banyaknya untuk menghadirkan swasembada, baik swasembada daging maupun susu," ujarnya.

Dalam proses produksinya, katanya, sapi dapat beranak hanya satu ekor dalam masa kehamilan 12 bulan. Namun proses perawatan hingga dapat disembelih membutuhkan waktu 18 bulan.

Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Jabar pesimistis produksi susu sapi meningkat pada tahun ini mengingat kendala lahan pakan hijauan yang belum terselesaikan.

Ketua Bidang Usaha dan Pelayanan GKSI Jabar Aun Gunawan mengatakan proyeksi perkembangan produksi susu sapi untuk setahun mendatang masih terkendala besar pada penyediaan lahan hijauan.

"Peternak sapi perah di Jabar umumnya tidak punya lahan. Jadinya, hal ini menjadi kendala bagi produksi susu ke depan," ujarnya.

Menurutnya, tidak adanya lahan milik sendiri menyulitkan peternak memberikan pakan hijauan pada sapi perah mereka seadanya bahkan menggunakan rumput jerami.

Dia menjelaskan selama ini pihaknya sudah mengajukan kepada pemerintah untuk menyediakan lahan pakan hijauan dengan cara sistem kontrak. Namun hingga saat ini penyediaan lahan belum terealisasi sepenuhnya.

Bahkan, lanjutnya, pakan konsentrat pun mengalami hal serupa yakni harga yang terus merangkak naik.

"Kami minta secepatnya pemerintah memberikan penyediaan lahan hijauan bagi peternak. Karena mereka menyewa lahan tidak dengan gratis," ujarnya.