Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang diminta tidak boleh mencampuri rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, tetapi melalui jalur investasi dan kerja sama.
Politisi senior mantan anggota Komisi I DPR Aisyah Amini mengungkapkan mempermasalahkan berbagai roadshow yang dilakukan oleh Dubes Jepang Tanizaki Yasuaki belakangan ini
Menurutnya, tidak pada tempatnya jika Dubes Jepang Tanizaki Yasuaki yang wakil dari Pemerintah Jepang melakukan roadshow kepada para pejabat, mulai dari Presiden Joko Widodo, menteri, hingga Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
"Apalagi jika kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya mereka untuk memuluskan proyek Cilamaya. Kita tolak ancaman apa pun. Ini negara kita, kita tidak menjual diri," ungkapnya.
Selain menolak intervensi dan ancaman Jepang, Aisyah juga meminta kepada para pejabat untuk berhati-hati. Para pejabat, terutama yang sudah mendapat kunjungan dari dubes, juga harus introspeksi dan melakukan kajian. Dari sana akan terlihat, mengapa pihak Jepang begitu beraninya mencampuri terlalu jauh.
“Apakah memang ada kesalahan administrasi, atau jangan-jangan sudah ada perjanjian bawah tangan,” katanya.
Berbagai roadshow yang dilakukan Yasuaki, memang terkait dengan upaya memuluskan proyek Pelabuhan Cilamaya. Terakhir, Yasuaki mengunjungi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Gedung Sate, awal Februari 2015.
Berkat kunjungan tersebut, sikap Deddy yang semula menolak pembangunan Cilamaya, mendadak berubah drastis. Seusai bertemu Yasuaki, Deddy mengatakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan diserahkan kepada swasta.
Perubahan sikap itu tentu menimbulkan tanda tanya. Karena hanya empat bulan lalu, Deddy mengatakan bahwa akan terjadi kerugian besar jika pelabuhan dibangun di Cilamaya.
Sikap tersebut disampaikan Deddy, seusai menengok dua lokasi yang sangat berdekatan. Pertama, lokasi yang direncanakan dibangun pelabuhan. Kedua, lokasi produksi Blok Offshore North West Java (ONWJ milik Pertamina.
Menurutnya kerugian yang akan dialami PLN dan Pupuk Kujang sebesar Rp11,6 miliar per hari jika pasokan gas berhenti selama proyek pembangunan pelabuhan berlangsung.
Selain itu, juga terganggunya produksi Pertamina Hulu Energy ONWJ, yang mengakibatkan produksi minyak anjlok hingga 43 ribu barel per hari.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago dengan tegas menolak intervensi Jepang. Menurut Adrinof, ancaman langsung disampaikan Yasuaki, setelah pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi sejumlah proyek infrastruktur yang disponsori Jepang, termasuk Pelabuhan Cilamaya.
’’Dia bilang akan ada konsekuensi ekonomi dan politik untuk hubungan bilateral kedua negara,” ujarnya.
