Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang membantu mewujudkan kedaulatan pangan sesuai target pemerintah terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No 17 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2015.
"Kedua peraturan presiden tersebut akan menjadi landasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk bekerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi, salah satunya melalui pelaksanaan reforma agraria," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/1/2015).
Ferry mengatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN ke depan akan fokus kepada tiga hal, yaitu pelayanan, penanganan sengketa dan penyelenggaraan tata ruang.
Selain itu, untuk mendukung program kerja pemerintah di bidang keagrariaan dan peningkatan iklim investasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dimotori oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum untuk membangun infrastruktur.
"Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk kita, kita akan memulai kerja komprehensif, bersinergi dalam mengambil keputusan sebagai representasi kehadiran negara untuk mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat," pungkasnya.
Pemerintah akan berfokus pada dua hal, yaitu pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan terkait dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI diminta untuk tidak hanya mewujudkan swasembada pangan tetapi harus benar-benar dapat berkelanjutan guna mencapai kedaulatan pangan yang sesungguhnya.
"Swasembada pangan mesti berkelanjutan," kata Anggota Fraksi Partai Golkar Komisi IV DPR RI, Anton Sihombing, di Jakarta, Senin (19/1).
Anton juga menginginkan agar beragam program terkait pencapaian target produksi pangan pertanian juga harus tersebar merata dan jangan hanya terfokus pada tempat tertentu saja.
Senada dengan Anton, Anggota Fraksi PDIP Komisi IV Sudin menyatakan, target swasembada pangan selalu diulang terus-menerus setiap pemerintahan seperti yang diucapkan oleh Menteri Pertanian terdahulu.
Menteri Pertanian menyatakan bahwa program kerja Kementan adalah bertujuan guna meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dalam negeri, serta meningkatkan distribusi dan aksesibiltas pangan.
Hal itu, ujar Mentan, dilakukan antara lain dengan melakukan pengawasan distribusi dan peningkatan cadangan beras untuk stabilisasi harga.
Selain itu, Amran juga menyatakan bahwa Kementan akan meningkatkan kualitas konsumsi pangan seimbang serta memastikan tersedianya sarana dan prasanana seperti jaringan irigasi yang memadai.
Sedangkan untuk Program Kerja 2015, Mentan juga telah mengusulkan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp35,7 triliun dan anggaran subsidi benih Rp939,4 miliar, serta usulan anggaran pertanian sebesar Rp1,9 trilun untuk asuransi pangan.
