Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah menyediakan anggaran Rp1,4 triliun pada tahun ini untuk penanganan jalan nasional di DKI Jakarta untuk mencapai target kemantapan jalan nasional sebesar 96% di tahun 2015 dan 100% di tahun 2019.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Djoko Murjanto mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk perbaikan-perbaikan jalan yang menjadi prioritas di wilayah DKI."
Jalan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki ialah ruas Daan Mogot menuju Slipi yang kondisinya sekarang rusak parah," kata Djoko di Jakarta, Jumat (31/1/2015).
Dia mengungkapkan saat ini, pihaknya tengah menyiapkan dokumen lelang kontraktor dan proses perbaikan jalan pada ruas tersebut rencananya akan dilakukan pada pertengahan tahun ini.
"Proses perbaikannya akan kita lakukan secara bertahap, tidak bisa begitu ada laporan, maka langsung diperbaiki karena ada proses yang harus dilalui," ujarnya.
Selain itu, untuk mencegah agar jalan nasional di DKI mudah rusak dan berlubang, pemerintah akan menerapkan sistem performance base contract (PBC) untuk beberapa ruas jalan nasional di DKI.
Berdasarkan penjelasannya, PBC yang dimaksud ialah penanganan jalan yang dikerjakan oleh kontraktor dengan basis kinerja dan dilaksanakn dalam jangka waktu yang cukup panjang yaitu 10 tahun.
Dia menjelaskan sebenarnya pemerintah berencana untuk menerapkan PBC pada jalan nasional DKI sejak tahun lalu.
Namun, karena sejumlah persiapan dan persyaratan dokumen lelang belum selesai dilakukan, maka pelaksanaan proses lelang ditargetkan baru bisa dilaksanakan pada bulan Maret tahun ini.
Saat ini dalam tahap penyelesaian dokumen lelang. Prosesnya panjang karena butuh persetujuan dari BPKP, BPK, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan mereka minta berbagai peraturan Menteri PU untuk diselesaikan, jelasnya.
Menurutnya, pada tahap awal pemerintah akan menerapkan sistem PBC ini untuk jalan di sekitar kawasan Daan Mogot sepanjang 150 km.
Pemerintah, sambungnya, akan menyalurkan anggaran yang cukup besar kepada kontraktor yang memenangkan tender secara bertahap atau multiyears contract.
Alasan pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar dengan pengelolaan jalan rata-rata 100 sampai 150 km selama 10 tahun ini bertujuan agar proyek tersebut layak secara bisnis, sehingga banyak kontraktor yang tertarik untuk ikut terlibat dalam proyek tersebut dan jalan yang dibangun memiliki kualitas yang baik.
Selain di Jakarta, di tahun ini pemerintah jug berencana untuk menerapkan PBC di tiga daerah lainnya di Indonesia yang dinilai memiliki tingkat lintas harian rata-rata (LHR) yang cukup tinggi yaitu Medan, Makassar dan Lintas Selatan Jawa Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
