Bisnis.com, Bandung - Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat meminta pemerintah menguatkan tiga instrumen penting antara lain daya saing global, pengamanan pasar domestik, serta peningkatan ekspor bagi dunia usaha menyusul fluktuasi harga bahan bakar minyak yang diberlakukan sejak awal tahun ini.
Wakil Ketua Apindo Jabar Ari Hendarmin mengatakan ketiga instrumen tersebut sangat menentukan keberlangsungan dunia usaha di saat pemerintah mengambil kebijakan menyerahkan harga BBM kepada pasar.
Penguatan instrumen tersebut antara lain bisa berupa kemudahan investasi serta keringanan pajak bagi dunia usaha.
“Apabila ketiga instrumen tersebut dikuatkan pemerintah, dunia usaha tidak akan terpengaruh dengan naik-turunnya harga BBM,” ujarnya, Senin (19/1/2015).
Kendati demikian, dunia usaha harus mengalkulasi biaya produksi dan harga jual barang setiap bulan seiring penyesuaian harga BBM yang ditetapkan setiap dua pekan.
Menurutnya, apabila dunia usaha tidak melakukan penyesuaian maka akan berdampak buruk.
“Memang hal ini menjadi menambah pekerjaan bagi dunia usaha yang harus melakukan kalkulasi setiap bulan, karena tadinya hanya setahun sekali. Akan tetapi, hal ini harus dilakukan untuk menjaga dunia usaha menjauh dari keterpurukan,” ujarnya.
Dia melanjutkan pemerintah pun harus mendorong dan turun langsung ke pelaku usaha terutama kalangan menengah ke bawah agar mereka siap menghadapi sistem baru ini. “Jika salah perhitungan bisnis para pelaku akan terancam.”
Selain itu, Apindo mengharapkan pemerintah juga mendorong agar harga bagan baku dan barang pendukung usaha ikut turun, mengikuti penurunan harga solar dan premium.
Oleh katena itu, pemerintah harus melakukan intervensi pasar serta pengawasan secara ketat mulai dari distributor hingga reseller.
"Pemerintah harus mampu mengendalikan harga, kapasitas supply, dan distribusi," katanya.
Wakil Ketua Apindo Jabar Ari Hendarmin mengatakan ketiga instrumen tersebut sangat menentukan keberlangsungan dunia usaha di saat pemerintah mengambil kebijakan menyerahkan harga BBM kepada pasar.
Penguatan instrumen tersebut antara lain bisa berupa kemudahan investasi serta keringanan pajak bagi dunia usaha.
“Apabila ketiga instrumen tersebut dikuatkan pemerintah, dunia usaha tidak akan terpengaruh dengan naik-turunnya harga BBM,” ujarnya, Senin (19/1/2015).
Kendati demikian, dunia usaha harus mengalkulasi biaya produksi dan harga jual barang setiap bulan seiring penyesuaian harga BBM yang ditetapkan setiap dua pekan.
Menurutnya, apabila dunia usaha tidak melakukan penyesuaian maka akan berdampak buruk.
“Memang hal ini menjadi menambah pekerjaan bagi dunia usaha yang harus melakukan kalkulasi setiap bulan, karena tadinya hanya setahun sekali. Akan tetapi, hal ini harus dilakukan untuk menjaga dunia usaha menjauh dari keterpurukan,” ujarnya.
Dia melanjutkan pemerintah pun harus mendorong dan turun langsung ke pelaku usaha terutama kalangan menengah ke bawah agar mereka siap menghadapi sistem baru ini. “Jika salah perhitungan bisnis para pelaku akan terancam.”
Selain itu, Apindo mengharapkan pemerintah juga mendorong agar harga bagan baku dan barang pendukung usaha ikut turun, mengikuti penurunan harga solar dan premium.
Oleh katena itu, pemerintah harus melakukan intervensi pasar serta pengawasan secara ketat mulai dari distributor hingga reseller.
"Pemerintah harus mampu mengendalikan harga, kapasitas supply, dan distribusi," katanya.
