Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pentingnya kelancaran dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi guna mencegah kelangkaan seperti yang terjadi di Jawa Tengah sejak akhir tahun lalu.
Mentan mengaku telah melakukan kunjungan kerja ke Jateng untuk mengetahui masalah kelangkaan pupuk yang dikeluhkan oleh Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jateng.
"Saya baru pulang dari sana tadi pagi. Solusinya disrtibusi harus diperlancar dan pengawasan," ujarnya di Kompleks Istana Negara, Jumat (16/1).
Amran mengatakan distribusi pupuk bersubsidi di Jawa Tengah merupakan tanggung jawab tiga BUMN, yakni Pupuk Indonesia Holding, Pusri, dan Petrokimia Gresik.
Pengadaan pupuk oleh BUMN ini merupakan hasil penunjukkan langsung pemerintah.
Pada 2013, kebutuhan pupuk di Jawa Tengah diestimasi mencapai 1,17 juta ton pupuk urea, 309.724 ton pupuk SP-36, 289.804 ton pupuk ZA, 532.379 ton pupuk NPK, dan 191.891 pupuk organik.
"Kendalanya kadang transportasi dan komunikasi itu juga perlu. Stok sebenarnya aman," kata Amran.
Seperti diberitakan Bisnis, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Jateng Agus Eko Cahyono mengeluhkan kelangkaan pupuk sejak akhir tahun lalu.
Kondisi yang berlanjut hingga awal 2015 ini sangat mengganggu petani lantaran awal tahun merupakan masa tanam.
“Kelangkaan pupuk di Jateng terjadi sejak akhir 2014. Prediksi saya pada Februari distribusi sudah normal,” papar Agus kepada Bisnis, Kamis (15/1/2015).
Kelangkaan pupuk terjadi di Jateng, katanya, juga disebabkan adanya wacana Presiden Joko Widodo akan menghapus pupuk bersubsidi.
Alhasil, sejumlah petani melakukan aksi borong pupuk bersubsidi yang mengakibatkan pupuk tersebut ludes di pasaran.
Amran menambahkan pengadaan dan distribusi pupuk pada awal tahun ini didanai oleh pagu APBN-P 2014 yang nilainya mencapai Rp570 miliar.
Adapun pada tahun ini anggaran untuk pupuk bersubsidi mencapai Rp28 triliun untuk 9,5 juta ton
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
