Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan takkan merealisasikan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dalam waktu dekat.
Sofyan bahkan menegaskan pembentukan BPN justru akan mempersulit pencapaian target penerimaan pemerintah. Pasalnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla memang mematok target tax ratio yang cukup tinggi yakni minimal 17% pada 2018. Padahal saat ini rasionya masih berkisan 12% dan terus meleset dari target atau shortfall.
"Jangan diubah-ubah dulu. Perubahan kelembagaan yang radikal akan menciptakan masalah," ungkapnya.
Padahal rencana BPN itu sudah digodog sejak setahun lampau untuk memisahkan DJP dari Kemenkeu. Dengan begitu diharapkan kinerja dan pengawasan akan lebih maksimal sehingga risiko shortfall bisa diminimalisasi. Bahkan, pembentukan badan ini termasuk dalam 116 rencana aksi yang direkomendasikan dari pemerintahan sebelumnya pada pemerintahan Jokowi-JK.
Sebelumnya, ditemui secara terpisah, pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako menilai sebenarnya DJP harus dilepas dari Kemenkeu. "Kalau masih di bawah Kemenkeu ewuh pakewuh-nya masih ada," ungkapnya.
Idealnya, DJP, Dirjen Bea dan Cukai dinaungi oleh kementerian khusus di luar Kemenkeu. Tugas kementerian ini akan fokus pada penerimaan sedangkan Kemenkeu mengurus masalah terkait perbendaharaan negara.
.jpg?w=300&h=221)
