Bisnis.com, KUPANG - Pemerintah perlu membuat mekanisme yang lebih tegas untuk menekan angka pemotongan sapi betina produktif mengingat hingga kini praktik itu masih marak terjadi.
Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana mengatakan pemotongan sapi betina produktif dapat menyebabkan kerugian jangka panjang, termasuk menghambat program swasembada daging sapi.
"Ini jadi peluang mengurangi populasi sapi ke depannya. Ini bisa berakibat pada bertambahnya impor sapi dan daging," ujarnya seperti dikutip Bisnis.com, Rabu (17/12/2014).
Dia menambahkan pelarangan pemotongan sapi betina produktif memang telah dilakukan sejak dulu yang telah diatur dalam undang-undang.
Namun, menurutnya, undang-undang ini tidak dijalankan secara tegas sehingga mengakibatkan pemotongan sapi betina produktif tetap marak terjadi.
Selain itu, Teguh mengatakan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah juga menjadi salah satu pemicunya. Seharusnya, setiap modus kecurangan yang dilakukan para penjagal terhadap sapi betina produktif ini bisa diketahui sehingga mencegah modus serupa di kemudian hari.
"Itu kan dibuat cacat sapinya, dipukulin. Supaya boleh dipotong. Seharusnya yang seperti itu diberi sanksi tegas. Kalau perlu dipenjara saja," katanya.
Dia menambahkan pemotongan sapi betina produktif ini masih sering terjadi di beberapa wilayah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Jawa Timur. Bahkan, menurutnya, di Surabaya pemotongan sapi betina produktif dilakukan dalam keadaan hamil.
