Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Larangan PNS Rapat di Hotel, Pengelola Dibayangi Efisiensi Karyawan

Dampak penaikan bahan bakar minyak (BBM) dan larangan rapat di hotel membuat hotel bakal dibayangi ancaman efisiensi terhadap karyawannya.
Reservasi di salah satu hotel. Pengelola dibayangi efisiensi karyawan/JIBI
Reservasi di salah satu hotel. Pengelola dibayangi efisiensi karyawan/JIBI

Bisnis.com,  MALANG--Dampak penaikan bahan bakar minyak (BBM) dan larangan rapat di hotel membuat hotel bakal dibayangi ancaman efisiensi terhadap karyawannya.

Sekretaris Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kota Malang, Slamet Sudiharto, mengatakan dampak yang paling dirasakan hotel adalah biaya operasional yang tinggi.         

“Apalagi pada 2015 hotel juga dihadapkan pada kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) sebesar 21%, tentunya ini akan menjadi komponen yang berat bagi hotel,” kata Slamet, Senin (15/12/2014).
         

Jika faktor BBM dan UMK ditambah dengan realisasi larangan rapat di hotel benar-benar diberlakukan, maka hotel bakal melakukan efisiensi termasuk melakukan pengurangan karyawan.
         

Pasalnya selama ini pasar meeting, incentives, converences, dan exhibitions (MICE) adalah pasar terbesar bagi hotel yang ada di Malang. MICE bisa merebut pasar hingga 60%.
         

“Dengan kondisi hilangnya potensi sebesar itu maka efisiensi merupakan salah satu solusi,” jelas dia.
         

Namun begitu pihaknya berharap larangan rapat di hotel tersebut tidak diberlakukan secara saklek. Keberatan PHRI terkait larangan rapat di hotel yang telah dilayangkan harapannya juga bakal mendapat respons positif dari pemerintah.
         

Sejak larangan rapat di hotel mulai digulirkan sebagian besar agenda rapat birokrasi di Malang mulai mengalami cancel. Bahkan kalangan birokrasi juga cenderung wait and see.
         

“Salah satu sinyalnya sejauh ini belum ada agenda booking rapat di hotel untuk awal 2015 mendatang,” ujarnya.
         

Agus Anom, General Manager Best Westernt OJ Malang, mengatakan  larangan rapat di hotel merupakan kendala berat yang bakal dihadapi oleh kalangan perhotelan.
         

“Mengingat MICE mampu merebut sekitar 60% pasar di tempat kami. Sehingga kalau larangan tersebut benar-benar berlaku bisnis hotel bakal terpukul,” tambah dia.
         

Namun begitu pihaknya optimistis jika larangan tersebut tidak berlaku secara saklek. Artinya agenda rapat di hotel dari kalangan birokrasi tetap bisa berlangsung.
         

Jajaran manajemen Best Western sendiri sebelumnya sudah menemui gubernur Jawa Timur dan mengadukan masalah larangan rapat di hotel tersebut akan membawa dampak yang buruk bagi industri perhotelan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : M. Sofi’I
Editor : Ismail Fahmi

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper