Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan kelanjutan badan usaha SPAM Jatiluhur senilai Rp1,642 triliun berkapasitas 5.000 liter/detik yang rencananya disepakati akhir November mundur menjadi 10 Desember.
Menurut Tamin, Perum Jasa Tirta (PJT) II sebagai pembuat komitmen telah merampungkan pembagian saham ini pada 20 Oktober lalu tetapi pemerintah DKI menunjuk anak usaha baru sehingga diperlukan perubahan akta SPV (Special Purpose Vehicle).
SPV adalah usaha yang didirikan untuk tujuan tertentu. Menurut Tamin, SPV pembangunan SPAM Jatiluhur ini diberikan masa konsensi selama 30 tahun. Perusahaan ini bertugas untuk mengolah air baku menjadi air minum tanpa campur tangan pemerintah.
Sementara itu, pembagian saham berdasarkan kesedian untuk menyertakan modal. Porsi saham terbesar akan dimiliki oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah DKI Jakarta, yaitu PD Pembangunan Jaya yang menguasai 51% saham.
Adapun, PT Tirta Gemah Ripah BUMD milik Jawa Barat menguasai 25%, perusahaan konstruksi PT Wijaka Karya Tbk akan menggenggam 14% saham, dan Perum jasa Tirta II yang bertindak sebagai perwakilan regulator memiliki saham 10%.
"DKI paling besar untuk memastikan keberlangsungan proyek. Dari 5.000 liter/detik produksi, 4.000 liter/detik akan disalurkan ke DKI," jelas Tamin M Zakaria, Kepala BPP SPAM di Jakarta, Senin (8/12/2014)
Masuknya PJT II sebagai pemegang saham, agar pemerintah secara tidak langsung dapat mengakses pembukuan sehingga dapat memastikan keberlangsungan proyek.
Selain itu, DKI juga harus berinvestasi Rp2,7 triliun untuk membangun jaringan pipa baru untuk menyalurkan air minum ini hingga kawasan Jakarta Utara. Perpipaan ini membentang dari Sentra Timur sebagai titik serah terima air dari SPV ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hingga berakhir di Muara Karang.
Dia berharap pembangunan oleh konsorsium dan jaringan perpipaan oleh DKI dapat selesai bersamaan sehingga air yang diproduksi dapat disalurkan kepada masyarakat sebagai pengguna.
Akan tetapi berdasarkan kesepakatan DKI tidak diwajibkan menyerap seluruh produksi pada tahun pertama produksi. DKI akan mulai menyerap 30% pada 2017, 70% pada 2018, sedangkan keseluruhan produksi akan terserap 2019.
Proyek ini air bersih terbesar yang pernah dikerjakan ini dimulai dengan penugasan oleh Menteri Pekerjaan Umum melalui surat No. 04/SPT/M/2013 kepada PJT II.
Namun konsorsium yang dibentuk saling tarik ulur terkait komposisi saham. Baru pada awal September lalu dilakukan penandatanganan kerjasama bahwa proyek akan dilanjutkan.
