Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyak Basuki Hadimulyono mengatakan peraturan presiden tentang penanganan dampak sosial meliputi penggantian dana atas pengosongan lahan yang selama ini menjadi penghambat realisasi rencananya akan diteken Presiden Joko Widodo minggu depan.
"Perpres minggu depan ditandatangani selesai," ujarnya, Kamis (20/11/2014).
Adapun dana penggantian diberikan kepada 11.469 KK yang terkena dampak proyek ini. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok A kelompok yang pembebasan lahannya berdasar pada Permendagri no. 15/1975 sebanyak 4.514 KK dapat penggantian Rp108,191 per KK.
Selain itu, kelompok B kelompok yang pembebasan lahanya lewat Keppres 55/1993 dan Perpres 36/2005sebanyak 6.955 KK dapat penggantian Rp29,360 juta. Dalam kompensasi sekarang, dana yang diterima kelompok B memang lebih sedikit karena mereka sebelumnya sudah mendapat dana pengganti yang cuku besar.
Dengan demikian jumlah keseluruhan uang penggantian senilai Rp692,5 miliar, untuk kelompok A Rp488,375 miliar dan kelompok B Rp204,2 miliar. Adapun penyalurannya lewat Pemda Jawa Barat yang disediakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian PU-Pera, APBN 2015.
Menurutnya, proyek waduk Jatigede harus segera diakselerasi karena memiliki fungsi strategis, seperti menjamin pasokan air bagi lahan pertanian seluas 90.000 hektar di sekitar Indramayu. Pasokan air tersebut bisa bertahan untuk panen hingga dua kali dalam setahun.Selain itu, waduk ini juga bisa menampung air dengan jumlah yang besar sehingga tidak akan terjadi banjir.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil berharap dengan keluarnya Perpres minggu depan, diharapkan tahun depan sudah bisa digenangi hingga pada gilirannya mampu digunakan pada musim tanam yang akan datang agar ada peningkatan produktivitas.
