Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan kebijakan penaikan BBM bersubsidi di depan delegasi Uni Eropa dan optimistis aksi demonstrasi akan reda dalam satu pekan.
Di hadapan pelaku bisnis Uni Eropa, Wapres mengungkapkan langkah pemerintah untuk membuka ruang fiskal dengan menaikkan harga BBM Rp2.000/liter. Kebijakan yang tidak populer tersebut ditempuh agar anggaran pemerintah mengalir ke sektor produktif.
"Dalam bertahun-tahun, defisit APBN tinggi karena subsidi banyak sektor yang tidak efektif. Karena itu, dua hari lalu, walaupun bukan kebijakan populer kami meningkatkan harga BBM," ujarnya dalam Dialog Bisnis Uni Eropa-Indonesia, Rabu (19/11/2014).
Menanggapi aksi demonstrasi yang digelar masyarakat sebagai bentuk penolakan penaikan harga BBM, JK optimistis aksi tersebut akan reda dalam satu minggu.
"Sampai hari ini, demonstrasi masih terjadi di banyak tempat, tapi menurut saya akan berhenti dalam satu minggu," imbuhnya.
JK meyakini langkah menaikkan harga BBM akan membuat alokasi anggaran pemerintah Indonesia jadi lebih efektif. Terutama dengan peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, dan pendidikan.
"Kami mau bangun pemerintahan dengan anggaran yang efektif, supaya urusan kerjasama dengan investor juga jadi lebih mudah," katanya.
Dalam APBN-P 2014, anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp246,5 triliun dan direncanakan sebesar Rp276 triliun dalam APBN 2015. Adapun penaikan harga BBM menjadi Rp8.500/liter untuk premium dan Rp7.500/liter untuk solar berpotensi menghemat anggaran negara lebih dari Rp100 trilin pada 2015.
