Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahaan baru diminta lebih mengarahkan kepada percepatan hilirisasi dan pengawasan kemitraan korporasi dengan petani plasma, serta menjaga koordinasi dengan swasta untuk menjaga iklim investasi.
Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), mengungkapkan dari total luas kebun sawit di Indonesia, petani menguasai 45%, BUMN 10%, dan swasta 45%.
Dari jumlah itu, swasta terbagi dua, asing 30% dan sisanya lokal.
Asing juga masuk ke perusahaan-perusahaan sawit lokal melalui kepemilikan di pasar modal.
Ke depan, diproyeksikan penguasaan lahan sawit oleh petani akan meningkat menjadi 51% pada 2020 seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan program kemitraan korporasi dengan petani plasma.
Tungkot menilai penguasaan lahan sawit oleh swasta asing sudah sesuai dengan peraturan, khususnya Undang-Undang Penanaman Modal dan regulasi lainnya.
"Pemerintahaan baru mestinya lebih diarahkan kepada percepatan hilirisasi dan pengawasan kemitraan korporasi dengan petani plasma," ujarnya.
Tungkot membantah jika penguasaan asing mencapai 95% dari total kebun sawit di Indonesia. Dominasi petani, BUMN, dan swasta lokal masih cukup solid untuk membendung agresivitas investor asing.
Menurut data PASPI, jumlah unit usaha petani sawit terus meningkat dari 1990 sampai 2013.
Pada 1990 jumlah unit usaha petani sawit baru mencapai 142 unit dengan luas 291.330 hektare.
Pada 2013 meningkat signifikan menjadi 3.703 unit usaha dengan luas kebun sawit sebesar 3,79 juta hektare.
Pemerintah dan swasta diminta untuk melakukan koordinasi untuk menjaga iklim investasi di perkebunan sawit, terutama terkait dengan data penguasaan lahan.
"Pemerintah dan swasta harus koordinasi untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif," ujar anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo, Kamis (13/11).
Dia menjelaskan perbedaan data terkait penguasaan asing di perkebunan sawit di Indonesia perlu divalidasi agar tidak mengakibatkan konflik yang kontraproduktif.
Firman mengatakan peran investor asing penting untuk mendukung perekonomian nasional dan sesuai regulasi.
Pemerintah memiliki instrumen untuk mengarahkan investasi asing agar bermanfaat optimal bagi perkembangan industri perkebunan sawit nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
