Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Menteri Koordinator bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan saat ini pemerintah masih melakukan kajian terkait program makan siang gratis dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Sebagai konteks, makan siang gratis merupakan salah satu program yang dijanjikan oleh presiden terpilih 2024-2029.
“Masih dalam kajian, belum selesai… Masih ada beberapa lokasi yang harus disurvei,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (7/5/2024).
Dirinya enggan berkomentar banyak, karena kajian masih dalam proses dan belum dapat disampaikan secara luas, termasuk soal anggaran serta target sasaran makan siang gratis pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
Mantan Bupati Tangerang (2013-2023) tersebut juga belum dapat menyampaikan kapan kajian akan selesai dilakukan karena masih harus melakukan survei.
Zaki, yang menjadi tenaga ahli Airlangga Hartanto untuk program stunting dan perbaikan gizi anak-anak, menyebutkan sejumlah daerah di Timur Indonesia masih perlu survei, seperti Ternate, Ambon, Rote, dan NTT.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan pihaknya telah memasukkan program makan siang gratis dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Baca Juga
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa program tersebut wajar bila masuk RKP 2025 karena RKP akan mengakomodasi program presiden terpilih.
“Asta citanya presiden terpilih dalam hal ini Prabowo, tentu dimasukkan diintegrasikan dengan RKP 2025. Kenapa? Karena memang beliau yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan pada tahun yang akan datang,” tuturnya usai Musrenbangnas 2024 di JCC, Senayan. Senin (6/5/2024).
Meski demikian, Suharso mengaku tidak dapat mengungkapkan secara detail kajian yang telah dilakukan, termasuk kajian soal anggaran yang akan mempengaruhi APBN. Sejauh yang dirinya dapat sampaikan, kajian meliputi target penerima, frekuensi penyaluran makan siang gratis, standar gizi yang diberikan, serta ketersediaan pangan lokal di masing-masing daerah.
Dari sisi keuangan negara, Kementerian Keuangan pasalnya akan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR pada 20 Mei mendatang.
KEM-PPKF nantinya akan menjadi dasar pembentukan Rancangan APBN pada pemerintahan tahun berikutnya, di mana Prabowo yang akan memimpin Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
