Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan sinyal untuk mengalihkan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kegiatan produktif. Presiden tidak peduli, jika apa yang dilakukannya nanti itu akan mengakibatkan popularitasnya turun.
“Saya tidak peduli. Seorang pemimpin harus berani mengambil risiko,” kata Presiden Jokowi pada pertemuan dengan warga Indonesia di Australia, yang diselenggarakan di Queensland University of Technology (QUT) Brisbane, Australia, Jumat (14/11/2014) malam.
Jokowi meyakini, jika sampai popularitasnya turun akibat keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, kondisi itu tidak akan berlangsung lama.
Apalagi jika masyarakat nanti sudah bisa menikmati manfaat pengalihan subsidi, misalnya melalui Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, maupun Kartu Indonesia Sehat.
“Paling juga sebulan lah (popularitas saya turun). Setelah itu paling juga pada minta foto-foto selfie lagi,” ujar Jokowi bercanda seperti dimuat laman Setkab, Sabtu (15/11/2014).
Dalam pertemuan yang disiarkan live streaming via YouTube itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengalihan subsidi BBM sudah mendesak untuk dilakukan.
Jokowi menyebutkan subsidi BBM itu salah sasaran karena subsidi BBM lebih banyak dinikmati masyarakat mampu pemilik mobil.
“Subsidi akan dialihkan untuk kegiatan produktif. Jadi, ini tidak bisa ditunda-tunda lagi,” jelas Presiden Jokowi yang dalam kesempatan itu didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Dubes RI untuk Australia Nadjib Rifhat Kesoema dan istrinya Nino Nadjib Riphat.
Dipaparkan oleh Presiden Jokowi, dalam lima tahun terakhir, subsidi BBM sudah menyedot anggaran hingga Rp 714 triliun. Padahal, subsidi untuk kesehatan hanya Rp 220 triliun dan anggaran infrastruktur Rp 570 triliun.
Bukan itu, menurut Jokowi, subsidi energi tahun depan bakal menembus angka Rp 430 triliun jika tidak ada kenaikan harga BBM. Jokowi lantas membandingkannya dengan biaya pembangunan waduk yang hanya sebesar Rp 400 miliar.
“Dengan demikian, dana subsidi itu bisa digunakan untuk membangun 1.000 waduk. Bahkan juga bisa digunakan untuk membangun jaringan kereta api di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan yang hanya butuh sekitar Rp 360 triliun,” ungkap Presiden Jokowi seraya meminta agar perbandingan seperti ini disampaikan. Supaya masyarakat paham.
Mengenai banyaknya demo atau suara yang menentang rencana kenaikan harga BBM, menurut Presiden, lebih disebabkan kurangnya pemahaman mereka akan manfaat rencana tersebut.
