Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah bertekad berhenti mengandalkan ekspor barang mentah untuk menggenjot kinerja perdagangan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan selama ini ekspor tambang dan CPO besar-besaran justru tidak memberikan devisa besar bagi negara.
Wapres menegaskan pemerintah saat ini menolak menggunakan volume ekspor sebagai indikator kinerja perdagangan Indonesia.
Kinerja ekspor, menurutnya, harus diukur dari besaran devisa yang diraih negara dari aktivitas perdagangan.
“Bagi pengusaha yang dimaksud ekspor apabila deretan kapal-kapal antre untuk memuat apakah batubara, apakah sawit. Bagi pemerintah bukan itu,” tegasnya, Rabu (12/11/2014).
JK mengatakan banyak potensi devisa yang hilang selama periode ekspor mineral besar-besaran yang dinikmati Indonesia beberapa tahun yang lalu.
“Kita tahu bagaimana pada saat booming komoditas uang tidak masuk, tapi barang keluar terus,” ujar JK.
Agar hal yang sama tidak terulang, pemerintah bertekad mengontrol ekspor sumber daya alam dengan ketat.
Wapres menegaskan seluruh sumber daya alam Indonesia harus diolah di Indonesia tanpa kecuali.
JK berjanji pemerintah tidak akan merecoki pengusaha pertambangan dengan berbagai ketentuan lain selama mereka memenuhi kewajiban mengolah mineral di dalam negeri.
Pemerintah, lanjutnya, hanya membutuhkan tiga hal dari aktivitas perusahaan-perusahana tersebut yaitu lapangan kerja, devisa, dan nilai tambah.
“Tadi saya ditanya sama chamber of commerce Amerika Serikat, apa pandangan pemeirntah kepada swasta. Saya bilang selama Anda berusaha sesuai aturan dan membayar pajak, silakan, tidak akan kita tanya lagi macam-macam,” kata Kalla.
INGIN BACA INFORMASI LAINNYA? SILAKAN KLIK
