Bisnis.com, JAKARTA – Perjalanan Presiden Joko Widodo ke sejumlah negara dalam 2 minggu ini dinilai harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meyakinkan dunia global agar melirik Indonesia sebagai sasaran investasi.
Seluruh pihak amat mengapresiasi upaya bekas Gubernur Jakarta tersebut untuk menggenjot pertumbuhan domestik. Kendati demikian, Jokowi diminta untuk tetap mementingkan agenda diplomasi yang pro-rakyat.
Pasalnya, menurut Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy/ICFP) , agenda-agenda liberalisasi yang terkandung dalam berbagai forum dinia kerapkali predatoris terhadap kaum tani, buruh, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat.
“Juga sumber daya alam yang digunakan sebagai basis produksi sehingga menghancurkan ekologi setempat,” ungkap siaran pers yang diterima Bisnis, Senin (10/11).
ICFP mencatat bahwa pada era pemerintahan presiden sebelumnya, pemerintah Indonesia kurang mengedepankan kepentingan rakyat dalam menghadapi agenda liberalisasi.
“Ketimpangan kita terus meningkat hingga saat ini 0,41, banjirnya impor komoditas pertanian, kemerosotan nilai tukar, dan perampasan tanah telah memperburuk kehidupan petani.”
Hal tersebut ditunjukkan dengan dengan terus merosotnya nilai tukar petani pada periode Oktober 2013 – Oktober 2014 dari indeks 105,3 menjadi 102,87. Dengan agenda liberalisasi yang dibahas di pertemuan-pertemuan global, pemerintah diharapkan tidak menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat.
Berikut adalah usulan agenda pertemuan global dari ICFP :
- Melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri.
- Memastikan perundingan perdagangan tidak merugikan masyarakat ekonomi kecil-menengah.
- Memastikan bahwa investasi dapat memperkuat ekonomi nasional dan menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.
- Memastikan kebijakan ekonomi tidak merusak lingkungan hidup dan tidak memunculkan perbudakan modern.
- Memastikan pemerintah Indonesia wajib mempertahankan komitmen memberlakukan larangan ekspor bahan mentah
- Memperkuat kerjasama perpajakan dalam rangka mencegah pelarian uang
- Mengurangi ketergantungan Indonesia dengan utang luar negeri
- Mendesak adanya kebijakan pendanaan iklim yang melindungi negara berkembang dengan mendorong program adaptasi iklim
- Menolak kerjasama internasional dan investasi yang mengedepankan pengadaan tanah dalam skala luas yang menyebabkan perampasan tanah masyarakat lokal
- Menjadi pendorong kekuatan kelompok-kelompok negara berkembang untuk bekerja sama dengan negara-negara maju
