Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo ingin meningkatakan peran pemerintah dalam proses pengadaan tanah proyek investasi swasta.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan Presiden menugaskannya untuk menyelesaikan berbagai konflik pertanahan di Indonesia.
“Menyelesaikan beberapa persoalan besar seperti konflik pertanahan yang mengemuka di beberapa daerah, nanti kita petakan masalahnya,” katanya usai sidang kabinet pertama di Kantor Presiden, Senin (27/10).
Pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, jelasnya, bertujuan meningkatkan peran pemerintah dalam proses pengadaan tanah untuk infrastruktur.
Dia tidak ingin proses pembebasan tanah justru menghadapkan investor dan masyarakat pemilik tanah sebagai dua pihak yang berkonflik.
“Jangan pernah dibiarkan bahwa ada urusan investor dengan masyarakat, seolah nanti ada pengusaha bersaing dengan masyarakatnya,” kata Ferry.
Solusi permasalahan lahan, lanjutnya, adalah merapikan pemetaan fungsi tanah di Indonesia agar potensi konflik tentang kepemilikan tanah berkurang.
“Dengan ada tata ruang di kementerian ini, dia menjadi utuh dalam menangani. Manfaat tanah bukan dalam konteks dataran, tapi punya fungsi jelas. Hutan lindung dan tanah ulayat masyarakat tidak terlangkah karena kepemilikan tanah,” kata Ferry.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1684235555.jpg?w=184&h=104)
