Bisnis.com, JAKARTA--Sejalan dengan penerapan SNI wajib ban, pelaku industri menuntut keseriusan lembaga pemerintah dalam menentukan laboratorium penguji standar produk itu.
Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Azis Pane meminta Komite Akreditasi Nasional (KAN) memperbaiki level akreditasi laboratorium penguji ban.
Guna memeroleh SPPT SNI seluruh ban buatan dalam negeri harus diuji melalui laboratorium penguji. “KAN itu harus kerjakan dengan benar dalam menunjuk laboratorium agar betul-betul sesuai SNI, sehingga tidak terjadi SNI illegal," kata Azis saat dihubungi Bisnis, Sabtu (20/9/2014).
Kewenangan akreditasi lembaga dan laboratorium yang melakukan sertifikasi berada di tangan KAN. Komite ini merupakan lembaga nonstruktural di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Permenperin 68/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib menyatakan pengujian ban bisa juga dilakukan melalui laboratorium di luar negeri. Laboratorium bersangkutan harus terakreditasi oleh lembaga berwenang setempat.
Lembaga akreditasi di negara bersangkutan harus punya perjanjian saling pengakuan dengan KAN. Negara bersangkutan juga mesti memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia.
Sementara itu produsen gan PT Gajah Tunggal Tbk. mengaku tak kesulitan dalam memenuhi SNI wajib ban sesuai Permenperin 68/2014. Pasalnya sertifikasi SNI ban diurus perseroan sejak fase pengembangan produk.
"Kami sudah persiapkan sejak awal tahun untuk daftarkan SNI produk kami per item. Proses SNI tahun ini agak beda dengan tahun lalu," kata General Manager Marketing and Sales Retail Gajah Tunggal Arijanto Notorahardjo saat dihubungi Bisnis.
Menurutnya pada tahun-tahun lalu SNI ban boleh diurus per kelompok produk. Tapi sekarang lebih mendetil harus per produk. Gajah Tunggal adalah produsen ban mobil penumpang GT Radial, kendaraan niaga merek GT, dan sepeda motor merek IRC.
