Bisnis.com, JAKARTA – Para pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan roadmap perekonomian kepada presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk penciptaan 3 juta lapangan kerja berkualitas per tahun selama masa kepemimpinan 2014-2019.
Salah satu penyusun roadmap, Djisman Simandjuntak memaparkan 13 strategi makro, sektor, dan lintas sektoral yang harus dilakukan selama pemerintahan baru nantinya.
13 Poin tersebut a.l. Pertama, strategi makro ekonomi dengan target pertumbuhan rata-rata 7% dalam kurun 2014-2019 dengan target tahunan 6% (2015), 7% (2016), 7,5% (2017,2018,2019). Selain itu, Jokowi-JK diharapkan bisa menjaga defisit transaksi berjalan yang berkelanjutan di bawah 4% terhadap PDB.
Djisman mengatakan tantangan ekonomi makro ke depan memang berat, namun pengusaha berharap besar pada pemerintahan selanjutnya untuk bisa menjaga target indikator makro ekonomi tersebut.
“Bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang bisa membuat kesulitan menjadi katalis kinerja,” ujarnya.
Menurutnya untuk menjaga subsidi stabilitas kondisi makro ekonomi dan menambah ruang fiskal, dalam 100 hari pertama, Jokowi diimbau untuk bisa memotong subsidi konsumsi berjalan terutama energy dengan menaikan harga BBM Bersubsidi Rp3.000 per liter.
Kedua, pengembangan sektor pangan dan pertanian. Dalam waktu dekat, pemerintah baru direkomendasikan untuk memperbaiki sistem pasca panen komoditas pangan strategis serta perbaikan infrastruktur pertanian secara massif.
Ketiga, pengembangan sektor energi. Dalam 100 hari pertama, Apindo merekomendasikan agar pemerintah baru memberikan kepastian terhadap kontrak migas dan mineral yang akan berakhir dalam lima tahun dengan melibatkan stake holder.
“Selain itu bisa membuat blueprint pembangunan infrastruktur mineral dan energi seperti smelter, kilang minyak, pipa gas, dan jaringan listrik,” kata Djisman.
Keempat, pengembangan sektor manufaktur dengan memperbaiki prosedur investaso dan penyederhanaan perizinan pengadaan bahan baku.
Kelima, pengembangan sektor jasa. Apindo merekomendasikan agar ada prioritas tinggi yang diberikan untuk jasa keuangan, jasa-jasa logistik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
“Kita ini ‘menderita’ dalam jasa makanya butuh revolusi jasa.”
Keenam, pengembangan sektor finansial terutama finansial yang inklusif untuk kemudahan akses bagi seluruh sektor usaha di Indonesia. Ketujuh, pengembangan infrastruktur setelah adanya hasil pengematan subsidi BBM.
Kedelapan, tata kelola hokum dan pemerintahan lewat perwujudan keselarasan antara kualitas produk perundang-undangan, institusi kelembagaan pendukung, dan sumber daya manusia yang profesional.
Kesembilan, perbaikan ketenagakerjaan karena mayoritas penduduk selama ini masih berkerja di sektor informal yang berpendapatan rendah.
