Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan jumlah akses sanitasi layak di daerah semakin meningkat. Hal itu terjadi seiring dengan tumbuhnya kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya akses sanitasi layak untuk masyarakat.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan sampai dengan 2014 sudah terdapat 444 kabupaten/kota yang mengikuti Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
"Ke depannya tantangan pembangunan sanitasi akan semakin berat, seiring dengan kenaikan target pembangunan sanitasi yang semula adalah MDG's menjadi universal access (100% sanitasi layak) di tahun 2019," kata Hermanto, Kamis (18/9/2014).
Untuk mencapai target tersebut, sambungnya, diperlukan perhatian serius dan upaya yang lebih keras lagi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, dalam mencapai target tersebut, pemerintah dihadapkan oleh sejumlah kendala, seperti masalah penyediaan lahan, penyiapan dana operasi dan pemeliharaan, penyiapan institusi pengelola sampai rendahnya inisiatif pemerintah daerah untuk mereplikasi program yang dilaksanakan pemerintah pusat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan setidaknya ada tiga fokus utama pemerintah dalam percepatan penyediaan air bersih dan sanitasi, yaitu menjamin ketahanan air masyarakat, pemenuhan infrastruktur dasar dan pelayanan minimal, serta efektifitas dan efisiensi pendanaan serta pengembangan alternatif pendanaan lainnya.
"Untuk memperlancar upaya percepatan itu tentu saya intruksikan kepada kepala daerah dan DPRD di masing-masing daerah baik provinsi, kabupaten dan kota, untuk meningkatkan program penyediaan air bersih dan sanitasi sebagai salah satu prioritas program pembangunan di daerah," tutur Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
