Bisnis.com, JAKARTA – Untuk mencapai target kemiskinan 5%-6% pada 2019, presiden terpilih nantinya perlu kerja keras dan cepat untuk segera membenahi sektor pertanian khususnya pangan yang hingga saat ini menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak.
Seperti diberitakan sebelumnya, nilai tukar petani (NTP) tanaman pangan – salah satu indikator kesejahteraan petani – konsisten berada di bawah 100 selama delapan sejak awal tahun.
Tak tanggung-tanggung per Agustus 2014 NTP pangan terlempar ke posisi 97,78 atau posisi terendah dalam empat tahun terakhir.
Nyatanya tidak cukup sampai di sana. Nilai tukar usaha rumah tangga petani (NTUP) tanaman pangan yang diperoleh dengan mengeluarkan indeks konsumsi rumah tangga – bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olah raga, dan transportasi – juga menunjukkan tren yang buruk.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya tren penurunan sejak diluncurkannya indeks ini. Pada November 2013, NTUP pangan berada di level 102,78 dan setelah terjadi fluktuasi, NTUP pangan pada Agustus 2014 berada pada level 101,03.
Walau masih berada tipis di atas 100, nyatanya kondisi NTUP pangan berbanding terbalik dengan NTUP nasional yang mengalami fluktuasi dengan tren naik. NTUP pangan pun secara konsisten berada di bawah capaian NTUP nasional.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan walau NTUP pangan masih di atas 100, kondisi tersebut masih cukup berbahaya jika tidak ada perbaikan dari sisi input yang menjadi pembilang dalam indeks tersebut.
“NTUP kan berarti pure kemampuan produksi petani. Ya memang make sense tidak rugi, masak usaha rugi ya tidak mau lah. Tapi kan indeksnya turun dan tetap saja dalam kehidupan konsumsinya [dari sisi NTP] petani pangan tetep masih rugi,” ujarnya, Jumat (12/9/2014).
Jika melihat NTUP, sisi input seperti bibit, obat-obatan, pupuk, transportasi, sewa lahan, pajak, dan penambahan barang modal yang tergambarkan dari indeks BPPBM pangan selalu lebih tinggi dibandingkan indeks BPPM nasional.
Dengan demikian, lanjut Enny, biaya input produksi dalam pertanian pangan masih cukup tinggi. Subsidi benih dan pupuk pun tidak jelas sasarannya. Subsidi pupuk pada 2014 mencapai Rp21 triliun yang naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp14,8 triliun. Pada APBN-Perubahan belum lama ini, anggaran untuk Kementan justru dipotong Rp4,4 triliun menjadi senilai Rp15,5 triliun.
Menurutnya, melihat kondisi tersebut dan ditambah lagi masih adanya tren perlambatan ekonomi sebagai akibat dari pengetatan fiskal maupun moneter, target kemiskinan tahun ini saja, sebesar 10,5% sudah dipastikan tidak akan tercapai.
Sebelumnya, kepala Bappenas Armida Alishjabana mengatakan butuh extra effort jika tetap ingin mencapai target kemiskinan apalagi pada kuartal II/2014 perekonomian Indonesia hanya melaju 5,12%. “Terakhir 11,25% ya memang berat. Jadi kan kalau mau akhir tahun harus 0,75% [agar tercapai target].”
Berdasarkan Badan Pusat Statisitik (BPS), angka kemiskinan Maret 2014 sebesar 11,28% turun tipis 0,08% dari periode yang sama sebelumnya 11,36%. Capaian penurunan kemiskinan tersebut merupakan kinerja terburuk pemerintah setidaknya sejak tiga tahun terakhir.
Bahkan, capaian tersebut juga lebih rendah dari prediksi angka kemiskinan Maret 2014 dari Bank Dunia sebesar 11%-11,1%. Adapun, angka kemiskinan Maret 2013 tercatat turun 0,59% dari 11,96%. Sementara angka kemiskinan Maret 2012 turun 0,53% dari 12,46%.
