Bisnis.com, MAKASSAR - Pengusaha jasa konstruksi di Indonesia diperkirakan bakal berebut anggaran senilai Rp2,2 triliun dalam APBN 2015 menyusul tekad pemerintah yang menyatakan akan memerbesar porsi anggaran di sektor infrastruktur.
Kepala Badan Pembina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Hediyanto W.K mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan pasar konstruksi terbesar di Asean. Dia menyebutkan, tahun ini perputaran anggaran di pasar konstruksi mencapai Rp1,8 triliun.
“Indonesia hanya disalip Tiongkok yang memang secara skala pertumbuhan lebih besar,” kata Hediyanto di sela-sela Forum Komunikasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) 2014 di Makassar, Minggu malam (14/9/2014).
Menurutnya, kabinet baru ke depan akan sangat menjanjikan bagi pelaku jasa konstruksi. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh pelaku usaha untuk bisa meningkatkan kompetensinya, melalui sertifikasi badan maupun individu agar tak kalah bersaing.
"Pasar konstruksi yang ada saat ini baru sebesar 10%,atau sekitar Rp230 triliun dikerjakan oleh perusahaan asing dan swasta,” ujarnya.
Dia berharap, dengan peluang pasar yang ada saat ini bisa betul-betul dimanfaatkan sebagai momentum untuk bersaing secara global.
"Kabinet baru mengutamakan infrastruktur, makanya jangan sampai peluang tersebut justru disabet pihak lain. Kita harus jadi tuan rumah di negara sendiri,” paparnya.
Hediyanto mengungkapkan, secara nasional diperkirakan lima tahun ke depan anggaran infrastruktur mencapai Rp5,3 triliun melalui berbagai kerja sama privat sektor dan pemerintahan.
Hanya saja, dia tidak menyebutkan berapa porsi anggaran yang akan dialokasikan untuk wilayah Indonesia Timur.
Namun, dia optimistis sebagian besar alokasi anggaran tersebut untuk Indonesia Timur, mengingat sejumlah mega proyek mulai dari kereta api, konektivitas tol laut hingga perluasan bandara difokuskan di wilayah ini.
"Kalau melihat rencana proyek di Timur khususnya Sulsel, tentunya alokasi anggaran juga akan banyak ke sini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LPJK Sulsel Panguriseng menambahkan, digelarnya kegiatan forum komunikasi LPJK di Sulsel merupakan bentuk antisipasi dari kemungkinan lahirnya kebijakan baru di sektor jasa kontruksi.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan upaya konsolidasi dini agar semua yang terlibat dalam LPJK bisa siap menerima segala kebijakan dalam masa transisi pemerintahan. "Kita semua berharap, kebijakan yang lahir adalah yang pro pengusaha,” katanya.
Utamanya lanjut Panguriseng, tenaga dalam negeri bisa terampil dan siap berkompetisi dalam menyambut pasar yang lebih luas.
