Bisnis.com, JAKARTA – Total kebutuhan garam nasional sebesar 3,6 juta ton tahun lalu didominasi oleh kebutuhan garam industri sebesar 65% yang pemenuhannya didapat melalui importasi.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan Riyanto Basuki mengatakan kebutuhan garam industri sebesar 2,3 juta ton hampir seluruhnya dipenuhi melalui impor, sementara garam rakyat hanya memenuhi kebutuhan konsumsi yang berkisar 1,1 juta ton saja.
“Padahal tahun 2012, produksi garam nasional mencapai 2,4 juta ton atau sekitar 150% dari kebutuhan garam konsumsi. Sebenarnya sudah mencapai swasembada garam konsumsi,” katanya saat dihubungiBisnis, (9/9/2014).
Menurut Riyanto, alasan industri menolak menggunakan garam rakyat karena produktivitas dan kualitas yang dinilai belum memenuhi standar garam industri.
Pertama, dia menjelaskan bahwa industri menganggap kualitas garam rakyat sangat rendah, berkisar antara KP 2 dan KP3, dengan kandungan natrium chlorida (NaCl) di bawah 97% dan kadar air di atas 7%.
“Anggapan perusahaan pengguna (user) tersebut tidak terlepas dari kebiasaan perusahaan pengolah yang lebih menyukai garam impor terutama dari Australia daripada garam dalam negeri,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, (9/9/2014).
Kedua, dia menjelaskan bahwa garam rakyat di lapangan (basis basah) selalu dibandingkan dengan garam impor yang sudah memperoleh sentuhan pengolahan (basis kering), sehingga garam impor lebih baik dari segi kandungan NaCl, kadar air, dan cemaran logamnya.
“Terakhir, terdapat asumsi bahwa harga garam impor lebih murah, mudah dan efisien didapatkan dibandingkan garam lokal,” katanya.
Riyanto mengatakan untuk mengejar ketertinggalan tersebut, upaya koorporatisasi petambak garam dalam usaha garam rakyat diharapkan bisa jadi solusi.
“Karena nantinya petambak akan terlibat dalam rangkaian manajemen pengelolaan usaha dari sektor produksi sampai dengan pemasaran, yang tentu akan memperoleh nilai lebih baik dari sisi kuantitas, kualitas garam, maupun sektor penjualan,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa konsep tersebut akan dimulai dari konsolidasi petani garam dan sertifikasi lahan, penataan lahan garam dengan menyediakanboussem atau waduk penampungan air dan pengolahan dan penjualan garam.
“Diharapkan, kegiatan yang akan dilaksanakan di beberapa lokasi ini akan mengakselerasi pencapaian swasembada garam nasional, baik konsumsi maupun industri,” katanya.
