Bisnis.com, JAKARTA--Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia mendorong terbentuknya institusi khusus di level pusat yang fokus pada penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta).
Bernardus Djonoputro, Ketua Umum IAP Indonesia, menuturkan perangkat dan aturan terkait KPS harus dioptimalkan dan dilengkapi. Salah satunya dengan membentuk institusi khusus KPS.
"Diperlukan kepemimpinan KPS di level pemerintah pusat yang fokus pada proyek-proyek prioritas, menjadi komandan reformasi kebijakan infrastruktur, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan menjadi jembatan dengan investor trans-national, institusi keuangan luar dan dalam negeri," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Bisnis, Jumat (5/9).
Usulan tersebut diungkapkan Bernardus dalam Forum Infrastruktur APEC 2014 yang berlangsung di Melbourne, Australia pada pekan ini. Forum ini sekaligus mengagendakan kerangka kebijakan pengelolaan infrastruktur dalam rangka persiapan APEC Bienal 2016.
Pertemuan di Melbourne ini, lanjt Bernardus, merupakan langkah aksi dari rekomendasi kepada para Pemimpin dan para Menteri Keuangan APEC untuk membangun jaringan antar negera di bidang pembangunanan dan pembiayaan perkotaan.
Jaringan kerja ini akan menjawab berbagai tantangan pembangunan perkotaan, dan membangun kemitraan kota-kota dengan para mitra pembiayaan dalam memobilisasi pembangunan.
"Forum Infrastruktur APEC juga menekankan pentingnya kerangka kebijakan dan institusi KPS yang mampu memberikan rasa percaya dikalangan investor, serta dalam jangka panjang menghasilkan nilai tambah aset-aset yang di kelola melalui pola KPS," ujarnya.
Kajian McKinsey Global Institute memperlihatkan bahwa ketimpangan banyak terjadi di negara-negara APEC karena terjebak dalam situasi ketidakmampuan untuk menjalankan proyek infrastruktur.
Negara-negara APEC juga dinilai kurang cakap dalam mengundang investasi dari calon-calon investor.
Oleh karena itu, kebutuhan pembangunan infrastruktur harus diprioritaskan untuk menjawab ketimpangan-ketimpangan yang semakin mengemuka di negara-negara APEC.
Pasalnya, kawasan perkotaan di wilayah Asia Pasifik merupakan wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia, sehingga kebutuhan untuk penyediaan perumahan dan pembangunan infrastruktur semakin meningkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
