Bisnis.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan sepakat dengan rencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang diwacanakan oleh pemerintahan baru kendati perlu dipikirkan program untuk mengantisipasi permasalahan sosial yang timbul dari kebijakan tersebut.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan dengan anggaran subsidi bahan bakar minyak yang sudah mencapai Rp400 triliun, kebutuhan untuk pos lain menjadi terhimpit. Akibatnya, ketersediaan dana pun menjadi terbatas karena besarnya subsidi untuk bahan bakar minyak tersebut.
"Subsidi ini memang sudah seharusnya untuk mulai dikurangi tetapi jangan serta merta, harus bertahap," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (5/9/2014).
Dia mengakui pemerintah berada dalam posisi yang sulit terkait dengan subsidi bahan bakar minyak tersebut. Mengurangi subsidi berarti melonggarkan postur belanja negara yang bisa dimanfaatkan untuk pos
anggaran lain.
Namun, ada efek samping yang akan terlihat yakni kenaikan harga barang karena kenaikan ongkos angkut. Akibatnya, inflasi pun akan terkerek sehingga menggerus pendapatan masyarakat. "Ini yang perlu diperhatikan agar dampak sosial dari pengurangan subsidi ini tidak meluas," tuturnya.
Rizal juga menegaskan penggunaan anggaran yang sebelumnya untuk mensubsidi bahan bakar minyak harus digunakan untuk membangun infrastruktur. Melalui pembangunan tersebut, akses dari satu daerah ke daerah lain akan lebih mudah dicapai sehingga memangkas biaya distribusi.
Karena kebijakan pengurangan subsidi tersebut masih belum dikeluarkan, salah satu hal yang bisa dilakukan yakni dengan menghemat anggaran belanja. Pemkot Balikpapan, lanjut Rizal, telah memangkas pos anggaran perjalanan dinas hingga 25% untuk melakukan penghematan tersebut.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kaltim Faisal Tola berpendapat sebaiknya pemerintah tidak membedakan harga jual antara bahan bakar untuk subsidi dan untuk masyarakat umum.
Dia menambahkan perbedaan itu justru akan menyebabkan banyaknya penyimpangan bahan bakar minyak bersubsidi di lapangan. "Kalo harga beda tetapi produknya beda ya gak masalah seperti Pertamax
dan Premium. Itu kan harganya beda tapi kualitas produknya juga beda. Kalau harganya beda tapi produknya sama kan itu yang gak lucu seperti solar," katanya.
Dia mengatakan perbedaan harga untuk produk yang sama menyebabkan ada potensi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini seharusnya bisa dihindari apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk bahan bakar minyak.
