Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Perhubungan menyerahkan keputusan polemik lokasi Pelabuhan Cilamaya pada Kementerian Koordinator Perekonomian.
Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan mengatakan, pemerintah hanya memiliki dua opsi terkait Cilamaya, pertama memindahkan lokasi pelabuhan agar tidak mengganggu jaringan pipa gas, atau menggeser pipa gas milik Pertamina.
Untuk saat ini pihaknya masih menunggu hasil studi kelayakan ulang dari tim independen. Nantinya, hasil itu akan diserahkan dan diputuskan oleh Kemenko Perekonomian.
"Lebih bagus kami tunggu, nanti Menko yang akan menentukan pindah ke mana, atau itu yang dipindahkan kabel sama pipa [Pertamina]," katanya, Rabu (3/9).
Kendati demikian, dia tidak memastikan, apakah status pelabuhan itu akan diputuskan pada masa pemerintahaan saat ini, atau justru pada pemerintahan mendatang. "Kan berkelanjutan. Yang penting kami sudah buka jalan, silakan mau lanjutkan. Sebaiknya dilanjutkan, supaya tidak stuck," ujarnya.
Data Kementerian Perhubungan, pekerjaan pembangunan Cilamaya diperkirakan akan memerlukan total biaya Rp34,5 triliun yang dibagi dalam dua tahap.
Pada tahap pertama total biaya yang dibutuhkan Rp23,9 triliun. Pada tahap ini, terdiri dari pembangunan terminal peti kemas dengan kapastias 3,75 TeuS, car terminal dengan kapasitas 1,030,000 CBU, dengan kapal negara, dermaga untuk bahan bakar, terminal Ro-ro dan alur pelayaran dengan kedalam -17 M Lws.
Lingkup pekerjaan meliputi breakwater, outer seawall/revetment, pengerukan, reklamasi, oil jetty, jalan akses dan jembatan, dermaga, lapangan penumpukan dan pengadaan peralatan bongkar muat serta fasilitas pendukung lain,
Adapun pada tahap 2, total dana yang diutuhkan mencapai Rp10,6 triliun. Pada tahap ini, proses pembangunan itu meliputi lanjutan dari pembangunan terminal peti kemas. Lingkup pekerjaan meliputi konstruksi jalan akses dan jembatan, reklamasi, dan pengadaan peralatan bongkar muat serta fasilitas pendukung lain.
