Bisnis.com, JAKARTA - Seiring pembahasan Rancangan APBN 2015 yang dilakukan pemerintah dengan DPR, fraksi partai politik pengusung presiden terpilih 2014-2019 bersiap mengusulkan perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% atau naik 0,2% dari asumsi yang diusulkan pemerintah sekarang sebesar 5,6%.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta mengatakan pemerintah selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata dengan melakukan penggenjotan sisi investasi.
“Kami upgrade 5,8% karena kami optimistis ada harapan di pemerintah baru dan semangat baru khususnya dari sisi investasi,” ujarnya saat menghadiri kajian dwibulanan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rabu (27/8/2014).
Menurutnya, pendorong utama pertumbuhan akan diusahakan tidak bersumber dari konsumsi masyarakat, melainkan investasi nonportofolio atau foreign direct investment (FDI) yang menyasar sektor riil.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terbaru menunjukkan realisasi investasi pada semester I/2014 tersebut mencapai Rp222,8 triliun atau mengalami pertumbuhan 15,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp192,8 triliun.
Namun, karena mayoritas investasi yang masuk merupakan capital intensive (padat modal), realisasi investasi tersebut tak mampu mendongkrak besarnya penyerapan tenaga kerja yang hanya tercatat 610.959 orang atau turun 38% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 988.300 orang.
Penggenjotan laju investasi pada sektor riil, lanjut Arif, akan dimulai dengan beberapa langkah dalam 3 bulan pertama masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Pertama, pemangkasan seluruh proses perizinan terkait usaha dan investasi yang selama ini cenderung lama.
Kondisi ini sejalan dengan upaya pemerintahan yang tengah menata ulang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan menargetkan waktu maksimal yang dibutuhkan dalam proses perizinan usaha menjadi 6 bulan dari lewat penyelesaian tumpang tindih wewenang antarkementerian yang masih terjadi.
Kedua, mengubah aturan wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun diikuti dengan pembebasan pungutan agar ada peningkatan daya saing pekerja dari Indonesia. Saat ini, dari 240 juta populasi Indonesia, baru ada sekitar 100 juta orang yang bersekolah. Hal ini membutuhkan tantangan anggaran politik intervensi.
Ketiga, perbaikan sisi penerimaan negara dengan mengejar sumber penerimanaan negara dari pajak maupun nonpajak. Menurutnya, saat ini hanya 20 juta warga yang mempunyai NPWP dan yang aktif melaporkan pajak kurang dari 10 juta orang.
Keempat, restrukturasi government expenditure dengan melakukan pengalihan subsidi BBM serta melakukan intervensi korektif draft RPJMN yang saat ini belum memasukkan visi dan misi presiden terpilih Jokowi.
November 2014 ini draft RPJMN yang baru akan sudah selesai. Januari RPJMN baru bisa langsung dijalankan, tutur Arif.
Namun, saat dikonfirmasi terkait kenaikan harga BBM, dia tidak dapat memastikan karena menunggu proses pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi di Bali kemarin. Arif hanya mengatakan akan melihat beberapa opsi.
Namun, ketika ditanya terkait asumsi inflasi, dia mengatakan asumsi yang diajukan pemerintah sekarang yakni 4,4% cukup moderat sehingga patokan tersebut masih diikuti. Tanpa menanggapi kenaikan BBM, Arif justru mengimbau harus ada penjagaan inflasi bahan makanan. Yang paling penting inflasi bahan makanan di bawah 4,4%.
