Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengimbau seluruh komponen bangsa dapat kembali fokus memperbaiki ekonomi nasional dan segera melupakan ketegangan dan perbedaan pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil pemilu presiden.
Ketua Umum Hipmi, Raja Sapta Oktohari mengatakan perbedaan pilihan dan kepentingan sudah berakhir seiring dengan diketoknya palu putusan oleh MK pada Kamis (21/8/2014).
“Mari saatnya kita mendukung pemerintahan baru dalam melaksanakan pembangunan nasional,” katanya Sabtu (23/8).
Menurut Okto, tantangan perekonomian nasional ke depan sangatlah berat dan pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus bekerja cepat dalam menghadapi globalisasi perekonomian.
Hipmi mengingatkan Indonesia akan memasuki Asean Economic Community pada tahun depan, yang mengharuskan ekonomi nasional terintegrasi dengan perekonomian di kawasan Asia Tenggara.
“Hanya daya saing ekonomilah yang akan menjamin Indonesia eksis dalam percaturan ekonomi dunia".
Oleh karena itu, dalam program 100 hari Jokowi-JK, pemerintah harus langsung tancap gas melaksanakan program-program yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional, di antaranya masalah subsidi bahan bakar, perburuhan hingga masalah infrastruktur.
“Masalah subsidi bahan bakar jangan lagi menjadi beban APBN dalam melaksanakan pembangunan. Lebih dari Rp300 triliun dialokasikan untuk subsidi, jika dana itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, sudah berapa kilometer jalan yang bisa dibangun, berapa bandara dan pelabuhan yang bisa diselesaikan pembangunnya,” ujarnya.
