Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DEFISIT NERACA TRANSAKSI BERJALAN: Chairul Tanjung Optimistis Akan Ada Tren Perbaikan

Seiring dengan pengetatan moneter dan fiskal yang masih berlangsung, defisit neraca transaksi berjalan kuartal II/2014 menyempit US$9,1 miliar atau sekitar 4,27% terhadap produk domestik bruto.
Menko Perekonomian Chairul Tanjung/Bisnis.com
Menko Perekonomian Chairul Tanjung/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring dengan pengetatan moneter dan fiskal yang masih berlangsung, defisit neraca transaksi berjalan kuartal II/2014 menyempit US$9,1 miliar atau sekitar 4,27% terhadap produk domestik bruto. 

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung tidak heran dengan besaran defisit yang terjadi karena walaupun membengkak dari kuartal I/2014, namun lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Karena neraca perdagangan kita itu masih defisit. Ekspor kita terganggu karena produk-produk mineral. Dengan selesainya masalah Freeport dan mineral lain maka ekspor kita akan meningkat sekitar US$5 miliar- US$6 miliar akan masuk tambahan,” ujarnya, Kamis (14/8/2014).

Dengan adanya peluang tersebut, lanjut Chairul, pemerintah akan mendorong masuk investasi besar-besaran. Menurutnya, dengan masuknya investasi tersebut, defisit transaksi berjalan Indonesia hingga akhir tahun berada di bawah 3% terhadap PDB.

Dia juga tidak menampik membengkaknya defisit transaksi berjalan juga dipengaruhi sisi migas karena adanya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang sangat besar sementara produksi minyak nasional tidak bisa mencukupinya. Alhasil, adanya impor minyak memicu adanya pelebaran defisit.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, dia mengungkapkan harus ada langkah-langkah strategis yang harus diambil, salah satunya terkait pemangkasan subsidi BBM. Namun, kebijakan strategis tersebut, lanjutnya, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah baru dalih tidak ingin membebani pemerintah yang akan datang.

Chairul menegaskan akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui presiden terpilih secara definitif. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  akan mengundang langsung presiden terpilih untuk membicarakan kebijakan strategis, termasuk tentang BBM.

“Sebentar lagi setelah putusan MK akan masuk ke transisi berarti kebijakan-kebijakan strategis itu hanya bisa diambil yang baru atau pemerintahan sekarang setelah berkonsultasi dengan pemerintahan baru karena pak SBY tdk ingin menyandera pemerintahan yang akan datang,” tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper