Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dinilai tidak punya peluang jangka pendek untuk memperbaiki debt service ratio (DSR) yang terus menunjukkan tren kenaikan.
Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengatakan salah satu langkah yang mungkin bisa dilakukan yakni diversifikasi barang ekspor karena selama ini pemerintah hanya mengantungkan pada ekspor komoditas CPO, batu bara, dan karet yang rentan pengaruh ekonomi global.
“Memang dari sisi ekspor saat ini juga tidak bisa dalam waktu dekat karena komoditas itu mengalami tren penurunan harga hingga saat ini karena faktor global. Makanya, pemerintah harus menggenjot sektor lain seperti manufaktur, tapi ini untuk jangka panjang sekitar 3 tahun,” ujarnya, Minggu (3/8/2014).
Seperti diketahui, DSR merupakan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara, yang saat ini sudah 46,3%. Angka itu melesat dari posisi periode sama tahun lalu yang masih 36,8%.
Menurut Lana, faktor pembilang atau besaran utang luar negeri saat ini memang tidak bisa dikendalikan lagi karena besaran tersebut memang jumlah utang yang harus segera dibayar sesuai jatuh tempo kesepakatan sebelum berutang.
Gagasan pengendalian utang luar negeri (ULN) dengan mekanisme rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER), lanjut dia, seharusnya digarap dengan matang. Dengan aturan tersebut, utang luar negeri khususnya swasta pun dapat terkendalikan.
ULN Mei melesat 9,7% (year on year) menjadi US$283,7 miliar. ULN publik terakselerasi 4,1% menjadi US$132,2 miliar, sedangkan ULN swasta melejit 15,2% menjadi US$151,5 miliar. Dari total ULN Mei, 17,5% atau US$49,6 miliar merupakan utang jangka pendek yang sebagian besar untuk membiayai impor minyak.
“Jadi orang pinjem itu biar disesuaikan dengan kemampuan bayarnya, nanti bisa disinkronisasikan dengan pajak. Selain itu, harus bisa ambil utang jangka panjang juga dengan hedging tentunya,” kata Lana.
