Bisnis.com, JAKARTA Dirjen Pajak Fuad Rahmany pesimistis target penerimaan pajak hingga akhir tahun dalam APBNP 2014 dapat terealisasi sesuai dengan target.
Kondisi ini, menurutnya dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus. Namun, ketika ditanya pengaruh terkait kolaborasi pengetatan fiskal dan moneter yang ada saat ini, dia menyebut tegas untuk tidak menyalahkan kondisi tersebut. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus dan berimbas pada kurangnya penerimaan target berasal dari situasi global yakni perlambatan pertumbuhan Asia, khususnya China dan India.
Pasar ekspor Indonesia, lanjut dia, 19% ke China bukan lagi Amerika yang saat ini berada di tingkat 9%. Akhirnya pajak juga turun. Kalau laba usaha turun, omzet turun, ya penerimaan pajak juga turun, tutur dia. Pagu penerimaan pajak minus PPh migas yang ada saat ini senilai Rp988,49 triliun merupakan target jika pertumbuhan ekonomi 5,5%.
Sementara, Fuad mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut tidak akan tercapai.Kalau pertumbuhannya enggak nyampai 5,5% dengan sendirinya dong [penerimaan pajak berkurang]. Apalagi kalau ekspor negatif terus. Semakin hilang penerimaan target kita.
Dalam kesempatan yang sama, Wamenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2014 diprediksi berada di kisaran 5,3%-5,5%.
Pengamat perpajakan Universitas Indonesia Darussalam mengatakan walau realisasi semester I/2014 mencapai 43,2%, pencapaian hingga target keseluruhan masih sangat besar dan tidak akan tercapai.
Menurutnya, target yang dipatok selalu jauh dari realistis.Kita jadi mempertanyakan perhitungan target pun direncanakan sendiri, terus direvisi lagi. Terlalu besar target dibanding kemampuan mereka mencapainya, ujarnya.Selain itu, kondisi perlambatan ekonomi di dunia juga akan memengaruhi penerimaan negara lewat pajak. Untuk mendukung penerimaan pajak, satu-satunya langkah yang harus dilakukan adalah pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan.
Walaupun dipisah dalam bentuk kementerian, koordinasi lewat kemenkeu tetap harus dilakukan. Tidak lepas sama sekali.Dengan lepasnya DJP dari Kemenkeu, aka nada independensi dari sisi sumber daya manusia, anggaran, maupun organisasi, sehingga keputusan-keputusan strategis dapat diambil tanpa harus tunduk pada instruksi atasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
