Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian M.S. Hidayat meminta pemerintahan baru mempermudah pemberian insentif kepada investor yang ingin membangun industri bahan baku di dalam negeri. Selama lima tahun belakangan, sektor industri tersebut tidak tumbuh.
Hidayat mengatakan selama dirinya menjabat sebagai Menperin, seringkali pihaknya berbeda pandangan dengan Kementerian Keuangan terkait kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Misalnya, soal pemberian insentif untuk industri-industri bahan baku, bahan penolong dan barang modal seperti industri petrokimia, industri logam, dan sektor penghiliran lainnya.
“Ini sering terhambat. Sering juga Kemenkeu menganggap tidak perlu dilakukan karena dianggap mengganggu target pajak. Hasilnya, selama lima tahun ini, kekuatan Indonesia di sektor itu tidak tumbuh,” kata Hidayat di Jakarta, Senin (14/7/2014).
Salah satu contohnya adalah rencana investasi pembangunan kilang pengolahan minyak oleh dua inevstor asal Kuwait dan Arab Saudi. Setelah melakukan penjajakan yang cukup lama, pemerintah tidak bisa merealisasikan permintaan insentif kedua investor dengan alasan permintaan terlalu besar dan tidak sesuai dengan aturan di Indonesia.
Melihat hal tersebut, Hidayat mengatakan harus ada insentif khusus untuk sektor-sektor industri yang akan memberikan multiplier effect kepada industri dalam negeri. “Pembangunan kilang terintegrasi itu bisa membantu menekan impor minyak, bahkan impor petrokimia yang keduanya terus meningkat setiap tahunnya. Semua harus dilihat jangka panjangnya.”
Oleh sebab itu, ke depan, dia berharap pemerintahan baru, khususnya Menteri Koordinator Perekonomian bisa memutuskan dan mengkoordinasi kebutuhan seluruh sektor, termasuk sektor industri. Bila ditak diubah, investor tentu akan memilih negara lain yang memberikan insentif lebih besar dibandingkan Indonesia.
Menurutnya, Menko Perekonomian berperan sentral untuk mengkordinasikan semua kementerian ekonomi untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang komprehensif. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kementerian lainnya. Hidayat mengakui, selama ini kementeian-kementerian yang ada belum memilik visi yang sama. “Ya misalnya tercermin dari kebijakan insentif itu tadi.”
Bila visi belum disepakati, maka akan terus terjadi sengketa pandangan, karena kementerian terkait ingin memberikan insentif tetapi oleh kementerian lain dianggap sebagai potential lost income. Padahal seharusnya, pemerintah berpikir jangka menengah dan jangka panjang untuk menghimpun kekuatan industri dalam negeri.
Menurutnya, pemerintah harus memikirkan cara agar investor lebih tertarik berinvestasi di Indonesia dibandingkan negara lain. Kemudahan investasi yang diberikan negara lain membuat Indonesia sulit membangun industri strategis sehingga membuat impor terus meningkat.
