Bisnis.com, JAKARTA—Pengelolaan balai latihan kerja (BLK) dalam meningkatkan kemampuan tenaga kerja dinilai kalangan dunia usaha dan perusahaan belum maksimal.
Ketua Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) Wisnu Wibowo mengatakan kecenderungan yang terjadi di setiap BLK di Indonesia, ada miss link and match antara kebutuhan tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
“Skema pengelolaan BLK di Indonesia hingga saat ini, tidak ada koordinasi dengan dunia usaha dan swasta, hanya berjalan sendiri karena perkembangannya hingga saat ini ditopang lewat dana APBN dan APBD,” kata Wisnu kepada Bisnis.com, Senin (7/7/2014).
Kondisi yang dijumpainya di lapangan, beberapa BLK yang ada mendatangkan instruktur pelatihan kerja yang tidak sesuai dengan prinsip keilmuan terkini. Masalah lainnya yaitu masih kurangnya peralatan pendukung pelatihan dan cenderung ketinggalan zaman.
Untuk membantu peningkatan kemampuan khusus tenaga kerja dalam bersaing, dirinya berharap pemerintah bisa merangkul pelaku usaha profesional. Sehingga dengan upaya tersebut, tujuan pengelolaan BLK dalam membantu naker dapat berjalan optimal.
Pada laman resmi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercatat jumlah BLK di Indonesia mencapai 252 unit yang dimiliki oleh Pemda di Tanah Air. Dari angka ini, sebanyak 10% BLK memiliki infrastruktur dan fasilitas yang baik. Sisanya 49% BLK berada dalam kondisi sedang dan 41% berada dalam kondisi yang buruk.
