Bisnis.com, JAKARTA--Perubahan struktur demografi masyarakat yang ditandai dengan mekarnya jumlah populasi kelas menengah dan masyarakat perkotaan membuat tema ketahanan pangan menjadi mendesak untuk ditimbang ulang.
Jika tidak, bukan tidak mungkin petani Indonesia yang berjumlah 49 juta jiwa atau 41% dari total seluruh tenaga kerja Indonesia, yang menjadi mata-rantai pertama dalam struktur pangan akan semakin terlindas oleh produk impor.
Pada pertengahan dasawarasa ini saja, World Bank mengestimasi bahwa jumlah masyarakat kelas menengah Indonesia mencapai sekitar 60% dari total penduduk Indonesia, yang saat ini diperkirakan mencapai sedikit di atas 250 juta jiwa.
Di sisi lain, hal tersebut dipercaya turut mengerek jumlah masyarakat yang tinggal di perkotaan dari hanya 22% pada 1980 menjadi lebih dari setengah, 51%, atau sekitar 124 juta orang 2 tahun lalu.
Pada tahun ini, populasi masyarakat kota diklaim telah mencapai 53%.
"Pada 2030, penduduk kota sudah menjadi 71%. Dampaknya, semua persoalan mengarah kepada Kementan dan ketahanan pangan. Nanti yang ngerjain makan siapa? Masyarakat desa cuma tinggal 29%," ujar Wakil Menteri Pertanian Rusman Heryawan, Jumat pekan lalu.
Rusman menjabarkan, masyarakat golongan menengah dapat diidentifikasi sebagai keluarga muda yang posturnya kecil dan sukses dalam meniti karir ekonomi, yang berarti memiliki uang lebih.
Pertumbuhan populasi masyarakat kelas menengah Indonesia, masih menurut World Bank, sejak 2003 mencapai 7% per tahun, dan saat ini telah mencapai 60%, atau setara sekitar 140 juta jiwa, dari total penduduk Indonesia.
Karena kesukseksan ekonomi itulah, papar Rusman, mereka dengan mudah masuk ke dalam kategori consumer-state, atau kelompok yang selektif dalam pemenuhan kebutuhan pangannya.
Rusman mengakui, pada masa depan beban pembangunan pertanian semakin berat karena bukan hanya kuantitas yang diminta, namun juga mencukupi kepuasan konsumennya.
"Kelas menengah ini minta peningkatan kualitas dan kuantitas bahan pangan, karena uang ada. Kalau dulu beras jagung saja bisa, sekarang ya tidak bisa," tambahnya.
Dari sinilah masalah ketahanan dan kedaulatan pangan muncul.
Nielsen, satu lembaga survey internasional, merilis kajian yang menyebutkan bahwa saat ini 46% barang konsumsi yang diminta masyarakat Indonesia masuk ke dalam kategori premium, sementara barang reguler hanya tersisa 32%.
Nielsen bahkan memberikan terma yang cukup menarik bagi investor untuk menggambarkan fenomena kelas menengah sebagai kelompok tersendiri dalam jajaran kosumen: shopportunity.
Masih menurut lembaga itu, pada awal dekade ini pasar tradisional di regional Asean masih menjadi pemain utama dalam konstelasi perdagangan barang konsumsi dengan market-share 54%.
Namun, pada 2020 peta itu menjadi berubah karena pasar modern dan jaringan waralaba akan menjadi pemuncak dengan penguasaan 53%.
Lembaga survey lainnya, Boston Consulting Group (BCG), memperkirakan pada 2020 ada 141 juta orang yang siap membelanjakan US$200, atau sekitar 2,2 juta/bulan untuk kebutuhan makanan.
Sementara pada saat ini, hanya 74 juta orang yang memiliki kemampuan itu.
Hal itu belum memasukkan variabel diberlakukannya pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang tentu mengetatkan persaingan barang konsumsi, utamanya yang berakar dari sektor pertanian.
Khudori, pengamat pangan dari Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, mengatakan Indonesia tetap bisa menghindarkan 'bencana impor' produk olahan dengan mendiversifikasi pangan yang berbasis produk lokal, juga untuk untuk mengimbangi terigu yang seluruhnya impor.
Namun, ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus berbentuk tepung agar mempermudah penyimpanan, pengolahan dan pengayaan, kemudian tersedia kapan dan di mana saja atau tidak ada masalah dengan akses, lalu gizi yang dikandung tidak kalah dari terigu.
Dia menyebutkan ada beberapa komoditas lokal yang memenuhi beberapa kriteria di atas, antara lain singkong dan ubi jalar. Namun, keluhnya, kebijakan pemerintah belum pernah mengarah ke ubi-ubian.
Kementerian terkait seharusnya memahami alarm bahaya ini. "Karena daya beli bagus, nasionalisme jadi nomer kesekian. Padahal tidak semua kebutuhan kelompok ini bisa dipenuhi dari dalam negeri," kata Khudori kepada Bisnis.
Di sisi lain, pemerintah juga seperti masih kebingungan mengelola sektor pertanian. Hal ini terlihat jelas dalam problem pupuk bersubsidi, revisi target produksi pangan dan sejumlah hal lain.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah diperbarui pun, menurut Khudori, tidak berjalan di lapangan.
Ditambah lagi, pemerintah belum sanggup menarik investor untuk terlibat memodernisasi sektor ini.
Buktinya, investasi d sektor pertanian justru kian melambat, yang diperkirakan hanya 2,4% dari seluruh investasi di Indonesia pada 2014 dibandingkan tahun lalu yang 3,4%.
Bagaimanapun, pemerintah tidak bisa lepas tangan dalam masalah ini. "Tangan pemerintah harus turun," kata Khudori.
Masalahnya kemudian, adakah strategi spesifik dari pemerintah baru untuk mengatasi persoalan tersebut sekaligus persoalan klasik seperti mahalnya ongkos tranportasi, perbaikan infrastruktur dan sistem logistik pangan serta kesiapan kalangan pelaku usaha dalam menyongsong shopportunity itu?
Kita nantikan bersama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
