Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kemenhut Diminta Evaluasi Pengelolaan Tesso Nilo di Riau

Pengamat dan pemerhati lingkungan hidup dari Universitas Riau (UNRI) Tengku Ariful Amri menyatakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) harus meminta pertanggungjawaban terhadap lembaga nonpemerintah World Wildlife Fund for Nature (WWF) terkait rusaknya pengelolaan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 13 Juni 2014  |  14:50 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, PEKANBARU—Pengamat dan pemerhati lingkungan hidup dari Universitas Riau (UNRI) Tengku Ariful Amri menyatakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) harus meminta pertanggungjawaban terhadap lembaga nonpemerintah World Wildlife Fund for Nature (WWF) terkait rusaknya pengelolaan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

"Pemerintah pusat melalui Kemhut harus bisa minta pertangungjawabannya kan, jadi diminta pertangung jawaban ke WWF selama 10 tahun di Tesso Nilo," ujar pemerhati lingkungan hidup UNRI, Tengku Ariful Amri seperti dikutip  Antara (13/6).

Dia mengatakan meskipun lembaga nonpemerintah tersebut telah bekerja sekitar 10 tahun di Taman Nasional Tesso Nilo, namun dinilai belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan diharapkan karena semakin marak perambahan liar untuk tanaman sawit di kawasan itu.

Seperti diketahui, awalnya luas Taman Nasional Tesso Nilo 38.576 ha berdasarkan surat keputusan menhut No. 255/Menhut-II/2004. Lewat inisiatif WWF, kawasan tersebut diperluas menjadi 83.068 ha dengan memasukkan areal hutan produksi terbatas disisinya.

Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan No. 663/Menhut-II/2009, kemudian Taman Nasional Tesso Nilo dikelola secara kolaboratif antara Kementerian Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan WWF.

Berdasarkan analisis citra landsat tahun 2012 menunjukkan hutan alam di Taman Nasional Tesso Nilo sudah hilang sekitar 64%, sementara pada areal perluasan hutan produksi terbatas hancur akibat aksi perambahan liar telah mencapai 83 persen.

"Harus ditarik permasalahan itu secara proporsional. Pemerintah punya tanggung jawab penuh terhadap Tesso Nilo sesuai dengan aspek perundang-undangan, apakah hutan lindung, cagar biosfer atau lain sebagainya," ucapnya.

Ariful yang juga merupakan Direktur Rona Lingkungan Hidup UNRI mengatakan, pemerintah harus melihat seberapa besar peran dari instansi terkait seperti Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan lain sebagainya.

"Tentunya bukan WWF semata yang punya tanggung jawab di Tesso Nilo, tetapi semua pemangku kepentingan terutama di Kementerian Kehutanan," jelasnya.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat kunjungan ke Riau pada akhir Mei lalu menyampaikan rasa kekecewaannya dengan pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau yang dilakukan oleh organisasi World Wildlife Fund karena cagar alam tersebut telah dirambah para petani sawit.

"Pengelolaan Tesso Nilo oleh WWF saya akui kurang berhasil. Cagar alam ini kan rumahnya berbagai satwa seperti beruang, gajah Sumatera malah dirusak dan ditanami sawit juga. Sudah 50.000 hektare yang dirambah. Sekarang saya tertibkan semua," jelasnya.

Tesso Nilo dikenal sebagai habitat beraneka ragam jenis satwa liar yang langka seperti Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), berbagai jenis Primata, 114 jenis burung, 50 jenis ikan, 33 jenis herpetofauna dan 644 jenis kumbang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

taman nasional tesso nilo

Sumber : Antara

Editor : Asep Dadan Muhanda
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top