Bisnis.com, JAKARTA- Pelaku usaha transportasi dan logistik meminta pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama di wilayah timur guna memangkas disparitas harga dan biaya logistik nasional.
Di lain sisi, Carmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesia National Shipowner's Association (INSA) meragukan kelak pemerintah dapat menggenjot pembangunan infrastruktur, terutama bagi kawasan timur.
Sebabnya, dia melihat pemerintah masih kesulitan anggaran akibat besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pembangunan infrastruktur itu terancam tersendat akibat besarnya subsidi, tuturnya, Sabtu (31/5/2014).
Padahal menurutnya, sejauh ini untuk memangkas biaya logistik, pemerintah perlu mempercepat konektivitas antarpulau.
Dengan konektivitas, pemerintah bisa menekan disparitas harga.
Untuk itu perlu pengadaan kapal perintis yang lebih banyak lagi, serta infrastruktur transportasi di wilayah terpencil seperti Papua harus diprioritaskan, sebab biaya pengiriman ke sana lebih mahal karena masih mengandalkan transportasi udara, ujarnya.
Hal senada itupun diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yuki Nugrahawan Hanafi.
Pemerintah, menurutnya, membutuhkan reformasi logistik, khususnya dengan mempercepat pembangunan infrastrukutur.
Walau demikian, Yuki melihat lambatnya pembangunan infrastruktur karena adanya ego sektoral.
Semua rencana pembangunan sudah baik tetapi penyakit di negara ini mengenai kordinasi dan implementasi, katanya.
