Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen pembiayaan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah tersebut berakhir pada Oktober 2014.
Walau masih terkendala masalah pembebasan lahan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan optimistis proyek akan segera dimulai sebelum batas akhir komitmen pembiayaan.
“Kita berharap begitu [tercapai] kita punya waktu financial closing sampai oktober. Saya sudah bilang ke wapres bahwa saya mau mengambil alih masalah tersebut,” ujarnya di Jakarta, Rabu (28/5/2014).
Menteri yang akrab disapa CT ini juga mengatakan pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah dan masyarakat akan dilibatkan dalam pembahasan masalah pembebasan lahan tersebut.
“Filosofisnya begini, saya akan berbicara dengan pemerintah daerah, karena kalau itu dilakukan oleh pemerintah pusat yang hanya di Jakarta, impposible dilakukan. Pemerintah daerah juga harus dilibatkan,” tuturnya.
Menurutnya, demi kepentingan bersama, baik pemerintah maupun swasta diimbau agar tidak saling menyandra.
“Kita akan bicara dengan investornya. Jangan saling menyandra lah. Kalau saling menyandra semuanya rugi. Investor rugi, udah bikin feasibility study, udah bikin segala sesuatu, keluar uang begitu besar, enggak jadi kan rugi. Nah kita orang Indonesia enggak jadi investasi, kita juga rugi,”
Seperti diketahui, pada tiga tahun silam, perjanjian kerja sama ditandatangani PLN dengan PT Bhimasena Power Indonesia (BPI).
BPI akan menyediakan listrik ke PLN selama 25 tahun dengan total investasi sekitar US$4 miliar atau sekitar Rp46,42 triliun. Sementara, luas lahan yang dibutuhkan mencapai 192 hektare.
Menurut CT, selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan memberlakukan fleksibilitas terhadap lahan yang sudah dibebaskan.
“Harus ada fleksibility karena sebagian besar tanahnya sudah bebas. Fleksibility pembangunannya aja agak geser sedikit lah ke yang sudah bebas,” ujarnya.
.jpg?w=300&h=221)
