Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perindustrian berencana memotong anggaran penyediaan converter kit yang merupakan bagian dari program nasional konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.4/2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, sebanyak 86 kementerian/lembaga terkena pemotongan anggaran. Adapun Kemenperin terkena penghematan anggaran senilai Rp700,36 miliar.
Pemotongan belanja kementerian/lembaga ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk meringankan defisit anggaran.
Sebenarnya, kata Hidayat, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menekan defisit anggaran, yakni memotong anggaran dan menghilangkan subsidi BBM dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi.
Namun, dari dua pilihan tersebut, pemerintah menyepakati untuk melakukan pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga. Pasalnya, untuk bisa menaikkan harga BBM bersubsidi tidaklah mudah lantaran merupakan keputusan yang diambil secara politik.
Saat ini, pihaknya masih menghitung dan menganalisis program apa saja yang bisa ditunda akibat penghematan anggaran ini.
“Sekarang kementerian/lembaga sedang repot untuk merevisi. Kemungkinan, di Kemenperin, anggaran converter kit kena, anggaran industri kecil dan menengah juga kena,” kata Hidayat, Jumat (23/5/2014).
Menurutnya, pemotonggan anggaran belanja ini memang akan membuat beberapa program tertunda. Dipilihnya anggaran converter kit lantaran, kata Hidayat, infrastruktur lain dalam program konversi BBM ke BBG juga belum tersedia dengan baik.
“Infrastruktur belum siap, stasiun pengisian bahan bakar gas juga belum bisa mencukupi. Jadi, kemungkinan memang ini salah satu yang akan ditunda. Namun, semua masih dihitung lagi,” jelas dia.
Adanya rencana pemangkasan anggaran converter kit membuat program konversi BBM ke BBG tahun ini kembali dibayangi kegagalan. Padahal tahun ini, Kemenperin siap memasang 4.600 konverter kit pada kendaraan umum dengan anggaran senilai Rp200 miiliar.
Program konversi BBM ke BBG sudah gencar diprioritaskan sejak 2012. Pada 2012 melalui KESDM, dianggarkan dana senilai Rp447 miliar dari APBN untuk membangun 9 SPBG dan Rp127 miliar untuk membangun jaringan pipa gas. Namun akhirnya, program ini tidak terlalu lancar, begitu juga dengan pengadaan konverter kit-nya.
Begitu juga dengan 2013. Tahun lalu, anggaran yang senilai Rp89 miliar tidak bisa terpakai lantaran kembali gagalnya program ini. Tidak berjalannya program ini pada 2013 lantaran ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang kurang mencukupi.
Untuk tahun ini, sebelumnya Kemenperin yakin proyek ini akan berjalan dengan baik lantaran ada beberapa tambahan SPBG di wilayah Jabodetabek. Ada sekitar 8 SPBG yang sudah tersedia saat ini dan diharapkan dalam waktu dekat pemerintah bisa merealisasikan 4 SPBG lagi yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
Namun, keyakinan tersebut tidak diiringi dengan kenyataan saat ini. “Biar anggaran tidak dipotong terus, berarti pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya adalah menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujar Hidayat.
Penggunaan BBG memang menjadi prioritas pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan gas di saat impor BBM kian tinggi. Khusus penggunaan BBG bagi kendaraan umum pemerintah sudah menyediakan pasokan BBG hingga 35-48 juta kaki kubik (MMscf). Namun sayang, yang terpakai baru 1 MMscf.
