Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah memastikan tidak berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi selama sisa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Oktober 2014.
"Sisa waktu tinggal lima bulan, tidak pas naikkan (harga BBM)," kata Menteri ESDM Jero Wacik seperti dikutip Antara, Rabu (21/5/2014).
Menurut dia, pemerintah akan mencari cara selain kenaikan harga BBM untuk menekan pembengkakan subsidi.
Opsi yang sedang dikaji antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak menjual BBM subsidi saat Sabtu-Minggu dan hari libur.
"Dengan demikian, masyarakat mesti beli BBM nonsubsidi kalau hendak berpergian atau diam saja di rumah," ujarnya.
Pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum memulai kebijakan tersebut.
Sementara, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy N Sommeng mengatakan, pihaknya optimistis kuota BBM subsidi tidak melebihi target APBN 2014 yang ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter.
"Konsumsi solar memang di atas kuota yang ditetapkan, namun terkompensasi premium yang di bawah kuota. Jadi, saya optimis sesuai target 48 juta kiloliter," ujarnya.
Menurut dia, kalau pemerintah mengeluarkan aturan pengendalian pemakaian BBM bersubsidi, maka konsumsi akan lebih banyak lagi berkurang.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan, subsidi BBM pada 2014 bakal membengkak Rp74,3 triliun dari Rp210,7 triliun menjadi Rp285 triliun.
Subsidi listrik juga naik Rp35,7 triliun dari Rp71,4 triliun menjadi Rp107,1 triliun.
Kenaikan subsidi BBM dan listrik tersebut terutama diakibatkan peningkatan asumsi kurs dari Rp10.500 menjadi Rp11.700 per dolar AS.
Pemerintah menetapkan defisit RAPBN Perubahan 2014 sebesar 2,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp251,7 triliun.
Angka defisit itu lebih tinggi dari target APBN 2014 sebesar 1,69 persen atau Rp175,4 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
