Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah diminta melakukan pembenahan di sektor transportasi laut atau reformasi logistik maritim, mulai dari infrastruktur pelabuhan serta penguatan industri di berbagai daerah.
Menurut Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi, reformasi logistik maritim sangat diperlukan sebagai salah satu upaya mengurangi ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Indonesia.
Ketimpangan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pembentukan PDB nasional tahun 2013 yang menunjukkan sebagian besar kontribusi PDB berasal dari Pulau Jawa (sekitar 58%) dan Pulau Sumatera (24%), sedangkan kontribusi dari wilayah-wilayah lain relatif kecil.
Dari hal tersebut, Setijadi mengatakan, akan terjadi peningkatan volume pengiriman komoditas yang sangat potensial dari wilayah-wilayah.
Pada tahun 2013, misalnya, wilayah luar Jawa memberikan kontribusi pada sektor primer (Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan; dan Sektor Pertambangan dan Penggalian) sekitar 74%, lebih besar daripada Jawa (sekitar 26%).
“Volume arus barang/komoditas yang lebih seimbang antarwilayah akan menurunkan biaya transportasi yang akan berdampak terhadap efisiensi biaya logistik nasional,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (18/5/2014).
Berdasarkan hasil penelitian Tim Analis McKinsey yang dipaparkan pada Rabu (14/5) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pemaksimalan logistik maritim dapat memangkas biaya logistik nasional sekitar 2-2,5% dari saat ini sekitar 24,6% dari PDB.
Besaran itu setara dengan penghematan Rp180 triliun per tahun.
Untuk merealisasikannya, pemerintah perlu membenahi tiga bidang yang terkait logistik maritim, yaitu reformasi industri pelabuhan, industri pelayaran, dan pusat pertumbuhan industri pendukung.
Dalam jangka pendek, selama dua tahun mendatang, pemerintah diharuskan membenahi operasi pelabuhan, mulai dari struktur tarif dan inovasi pelayanan.
Sementara untuk bidang industri pelayaran, pemerintah perlu melengkapi dengan penambahan kapasitas dok.
Sedangkan guna meningkatkan pusat pertumbuhan industri, pemerintah perlu meningkatkan konektivitas, serta mengkoordinasikan industri dengan pelabuhan.
