Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemotongan belanja dalam APBN-P 2014 yang dilakukan pemerintah dalam menjaga defisit agar tidak melesat di atas 2,5% dinilai tidak akan sesuai target.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chris Kanter mengatakan pemotongan belanja tidak lebih dari langkah populis.
“Itu sudah ada masalah di anggaran yang tidak mampu ditahan hanya dengan cost cutting. Yang paling banyak kena kalau enggak salah PU [Kementerian Pekerjaan Umum]. Ya tahu sendiri lah kalau yang kena PU, berarti berhenti bikin-bikin jalan segala macam. Mau bagaimana?” ungkapnya Jumat (16/5/2014).
Menurutnya, pemerintahan yang hanya tinggal sekitar 5 bulan lagi ini seharusnya mengambil keputusan yang tidak populer yakni dengan memangkas subsidi BBM. Tentunya keputusan ini berdampak pada kenaikan harga BBM.
“Masalahnya kita ada di minggu-minggu dimana popularitas menjadi masalah yang penting. Itu sebabnya, kalau saya sih, harusnya pemerintah yang masih punya umur beberapa bulan ini harus yang melakukan [pemangkasan subsidi BBM]. Enggak bisa enggak,” tegasnya.
Chris mengatakan dari dulu ada tarik ulur antara pemerintah dan parlemen sehingga keputusan tidak bisa diambil cepat. “Waktu pemerintah mau, parlemennya ngeblok, enggak bisa.“
Menurutnya, keputusan yang diambil memang bebas dari kepentingan politik. Namun, di masa sekarang tidak ada keputusan yang terhindar dari politik.
“ Pemerintahan yang demokratis tidak bisa bersih dari politik. Selalu ada political partner. Karena enggak bisa mau bikin [terhindar dari urusan politik] karena bukan zamannya lagi keputusan yang bersih dari politik. Itu harga demokratis ya begitu, tapi opsi itu kan selalu terbuka,” ujarnya.
Sekadar informasi, beberapa waktu lalu, untuk APBN-P 2014, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan berencana melakukan pemotongan anggaran belanja di beberapa pos. Namun, menurutnya ada tiga pos yang perlu dikendalikan, yakni belanja barang, bantuan sosial (bansos), dan belanja pegawai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
