Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha menilai ancaman krisis listrik di berbagai daerah disebabkan oleh pemerintah yang tidak memberikan fleksibilitas kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menjalankan perusahaan.
Diperkirakan, krisis listrik akan terjadi dalam waktu 1-2 tahun mendatang bila pemerintah tak juga memberikan bantuan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masalah krisis listrik yang mengancam Indonesia saat ini.
Menurutnya, pemerintah sangat tidak fair lantaran pada satu sisi pemerintah baru saja menaikkan tarif listrik untuk pelanggan golongan industri menengah dan besar, tetapi di sisi lain pemerintah tidak membantu PLN meningkatkan kualitasnya.
Artinya, tidak ada jaminan pasokan energi yang disediakan pemerintah. Dia menilai, selama ini pemerintah dan DPR terlalu jauh ikut campur urusan pekerjaan PLN. Hal ini membuat PLN kehilangan kebebasan dan fleksibilitas karena selalu diatur oleh pemerintah. Menurutnya, PLN harus segera dibantu untuk bisa mempercepat merealisasikan investasi pembangunan pembangkit listrik yang masih terkendala.
“Saya rasa tidak perlu menunggu 4 tahun akan terjadi krisis listrik, saya lihat dalam 1-2 tahun Pulau Jawa akan kena masalah yang serius soal pasokan listrik, ini yang paling saya takutkan, bagaimana nasib industri,” kata Sofjan kepada Bisnis.com, Selasa (13/5/2014).
Pasalnya, saat ini sudah ada beberapa daerah di luar Pulau Jawa, seperti Sumatra Utara yang sudah kekurangan pasokan listrik tetapi tidak banyak yang bisa dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus membantu mempercepat proses realisasi investasi yang sebagian besar terkendala oleh pembebasan lahan.
“Pemerintah ikut campur soal PLN dalam berbagai hal, tetapi giliran membantu soal pembebasan lahan aja sulit. Pemerintah harus bantu dari sisi kebijakan, pembebasan lahan, dan juga investasi, PLN harus berinvestasi,” tegasnya.
Saat ini, pembangkit listrik sudah tua sehingga sering terjadi masalah, seperti dalam beberapa hari ini, bukan hanya pelanggan rumah tangga yang dirugikan akibat pemadaman listrik bergilir, tetapi juga industri terhambat kinerjanya akibat bermasalahnya pembangkit listrik.
“Akibatnya kinerja tidak efisien dan produktif, padahal tarif sudah dinaikkan.”
Dia berharap dalam pemerintahan selanjutnya, pemerintah bisa memberikan fleksibilitas kepada PLN dalam melaksanakan tugasnya.
