Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia Property Watch (IPW) kembali melontarkan argumen penolakan bagi rencana pemerintah melepas PT Bank Tabungan Negara Tbk. kepada bank BUMN lain.
IPW menuding pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, tidak memahami kondisi perumahan nasional yang saat ini masih terkendala banyak masalah.
Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda menyatakan latar belakang rencana akuisisi yang menyebutkan bahwa BTN masih terbatas dalam menyalurkan kredit salah alamat.
Pasalnya, dia mengungkapkan permasalahan justru bukan terletak pada kinerja penyaluran kredit BTN, melainkan pada sistem perumahan nasional yang masih belum baik.
“Bank BTN hanya sebagai penyalur kredit perumahan. Artinya BTN akan mengikuti pasokan rumah murah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (22/4).
Menurut Ali, semakin banyak pasokan rumah, semakin banyak kredit pemilikan rumah [KPR] yang dikucurkan.
Selain itu, dia mengatakan dalil akuisisi untuk memperbesar permodalan pun dirasakan sebagai alasan yang tidak masuk akal sebab BTN masih memiliki alokasi dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan [FLPP] dari APBN.
“Belum lagi bila RUU Tapera disahkan, maka peran BTN akan sangat strategis dalam penyaluran dana tersebut. Komentar Meneg BUMN terkait hal tersebut memperlihatkan pemahaman mengenai perumahan nasional yang sangat minim,” tegasnya.
Oleh karena itu, dia kembali menegaskan posisi BTN sebagai bank yang khusus menyalurkan kredit perumahan rakyat seharusnya tidak diganggu dengan rencana akuisisi.
“Rencana akuisisi oleh Bank Mandiri malah akan melemahkan market positioning-nya. Ketika menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) [sektor perbankan] pada 2020,” imbuhnya.
