Bisnis.com, JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai meningkatnya dwelling time atau waktu tinggal kontainer di jalur merah pabean pelabuhan lebih disebabkan sistem kerja aparat pemerintah yang buruk ketimbang infrastruktur fisik.
Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan perbaikan dwelling time lebih baik difokuskan terhadap kinerja dari masing-masing instansi pemerintah yang terlibat. Meskipun, perbaikan infrastruktur juga dinilai menunjang perbaikan dwelling time.
“Saya kira kelemahan itu dwelling time itu akibat 3K, yakni koordinasi antar-lembaga, kepatuhan terhadap perundangan, dan konsistensi pemerintah menjaga kinerja agar tetap tinggi,” ujarnya, Senin (21/4/2014).
Dia menuturkan beberapa instansi pemerintah terbukti overlapping dari ketentuan yang berlaku. Hal itu bisa terjadi apabila tidak ada koordinasi dengan instansi yang lainnya. Oleh karena itu, menurutnya, aturan undang-undang yang ada tidak bisa disalahkan.
Berdasarkan laporan pemeriksaan BPK, rata-rata dwelling time jalur merah sepanjang 2012 selama 11,32 hari, dengan rincian pre clearance 3,27 hari, costums clearance 6,24 hari dan post clearance selama 1,82 hari.
Sementara itu, rata-rata dwelling time jalur merah dalam kurun Januari-Agustus 2013 tercatat 16,92 hari, dengan rincian pre clearance4,42 hari, customs clearance 10,06 hari dan post clearance 2,45 hari. Adapun, dwelling time tertinggi terjadi pada periode Agustus selama 18,73 hari.
