Bisnis.com. JAKARTA—Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menyediakan 30%, atau sekitar Rp114,6 triliun dari total kebutuhan dana Rp382 triliun untuk mencapai akses sanitasi layak 100% dalam periode 2014-2019.
Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Mursito, mengatakan anggaran pemerintah tersebut hanya dapat membiayai pembangunan komunal dan akses sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Jadi untuk mendapatkan akses sanitasi 100%, kita perlu didukung sumber-sumber lain, seperti APBD, swasta, dan masyarakat,” jelasnya, Selasa (15/4/2014).
Masalahnya, lanjut Djoko, masih banyak pemerintah daerah yang belum sadar betapa pentingnya pembangunan infrastruktur sanitasi, terlihat dari sedikitnya alokasi belanja daerah untuk hal tersebut.
Padahal, menurutnya, pemerintah daerahlah yang paling mengetahui kebutuhan baik secara fisik maupun anggaran untuk mewujudkan akses sanitasi yang layak di wilayahnya. “Oleh karena itu kami terus mendorong semua kabupaten/kota untuk terus meningkatkan akses sanitasinya,” jelas Djoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
